KPK Periksa Dua Petinggi Lippo Group

UNTUK mendalami kasus suap pengurusan izin pembangunan proyek Meikarta, KPK kembali memeriksa dua petinggi Lippo Group sebagai saksi.

Kedua saksi tersebut ialah Presiden Direktur Lippo Cikarang Toto Bartholomeus dan Direktur PT Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya. Pemeriksaan terhadap mereka untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

"Penyidik perlu terus mendalami pengetahuan para saksi tentang proses perizinan dan syarat-syarat untuk mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Hingga kemarin komisi antirasywah telah memeriksa 12 saksi terkait proses perizinan pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Mereka ialah Presdir Lippo Cikarang Toto Bartholomeus, Direktur PT Lippo Cikarang Ketut Budi Wijaya, enam staf Lippo Cikarang, yakni Novan, Endrikus, Ronald, Sri Tuti, Dianika, dan Josiah.

Selanjutnya, Eka Hidayat Taufik (Kabid Sarana dan Prasarana atau Kabag Kerja Sama Antardaerah di Sekretariat Pemda), Lucki Widiyani (pengelola dokumen izin pada Seksi Penerbitan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan), serta dua saksi yang merupakan analisis penerbitan pemanfaatan ruang pada Seksi Penerbitan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan, yakni Kusnadi Hendra Maulana dan Ujang Tatang.

Selain Billy Sindoro, KPK juga telah menetapkan delapan tersangka lain dalam kasus suap tersebut, yakni konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin tentang proses perizinan proyek Meikarta.

"Kami fokus pada bagaimana kewenangan yang dijalankan oleh tersangka sebagai Bupati Bekasi, mulai awal proses perizinan, persetujuan ruang, termasuk tentu saja lokasi di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta," ujar Febri.

Seusai pemeriksaan, Neneng meminta maaf kepada warga Bekasi terkait kasus suap yang menjeratnya dan berjanji kooperatif selama menjalani proses penyidikan.

"Saya pikir bagus kalau tersangka kooperatif. Apalagi, mengajukan diri sebagai justice collaborator. Kami akan melihat syaratnya, mulai pengakuan sambil membuka peran pihak lain, tetapi belum ada pengajuan tersebut," ungkap Febri.

Bupati Bekasi diduga menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait proyek Meikarta. Pemberian hadiah diduga terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare. Penyidik KPK menduga janji pemberiaan hadiah sudah terealisasi sekitar Rp7 miliar, yaitu pada April, Mei, dan Juni 2018.