Dana Kelurahan Jangan Dipolitisasi

SEMUA pihak diharap tidak mempersoalkan pembahasan pemberian dana kelurahan.

Pasalnya, jika disetujui dana kelurahan tersebut nantinya digunakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan sumber daya manusia (SDM).

Hal ini dikemukakan Presiden Joko Widodo seusai meresmikan pembukaan Trade Expo Indonesia 2018 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, kemarin.

"Wilayah kerja pemda bukan sebatas desa, melainkan juga kelurahan yang berada di perkotaan. Oleh karena itu, perlu keadilan antara desa dan kelurahan dalam alokasi anggaran. Dana desa hanya untuk kabupaten. Wali kota memberikan masukan kalau di kota itu kurang anggaran. Kota juga perlu dana untuk membangun selokan, jalan, peningkatan pelatihan kerja, dan SDM," kata Jokowi.

Menurut presiden, kebijakan itu dipastikan akan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

"Jadi, tidak perlu meributkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Ini komitmen pemerintah untuk rakyat. Saya tidak membedakan kelurahan dengan desa," lanjut Jokowi.

Usulan pemberian dana kelurahan berasal dari pemda sebagaimana disampaikan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sejak tiga tahun lalu.

"Masukan itu datang dari lurah-lurah kepada wali kota. Alurnya dari bawah, dari lurah, ke wali kota, lalu ke kami (pemerintah pusat). Payung hukumnya sudah disetujui DPR. Artinya, payung hukum nya, ya APBN," ujar Jokowi.

Terkait dengan skema pencairan dana kelurahan, Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Keuangan.

"Saya tidak punya kewenang an. Anggaran dana kelurahan tidak sebesar dana desa. Pemerintah belum menentukan skema pembayaran melalui dana alokasi umum atau transfer langsung kepada wali kota," ungkap Tjahjo di Gedung Sekretariat Negara, kemarin.

Perhatian pemerintah
Partai NasDem memastikan rencana Presiden memberikan dana kelurahan tidak terkait dengan Pilpres 2019.

Menurut Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, setiap melakukan reses anggota Dewan kerap menerima aspirasi dari para lurah yang juga ingin memperoleh perhatian pemerintah lewat APBN.

"Pasalnya, tidak sedikit desa dan kelurahan belum memiliki infrastruktur lengkap. Selama ini pembiayaan kelurahan berasal dari dana transfer daerah dari dana alokasi pemerintah kabupaten dan kota. Jadi, selalu tergantung pemerintah kabupaten maupun kota," papar Johnny.

Atas dasar usulan kelurahan yang membutuhkan asistensi pembiayaan APBN, pihaknya berpikiran bahwa usulan Presiden Jokowi soal pemberian dana kelurahan layak diwujudkan. Pembiayaan dana kelurahan bisa dilakukan melalui transfer daerah yang dananya berasal dari dana desa yang telah dianggarkan dalam APBN sebesar Rp73 triliun.

"Pembagiannya Rp70 triliun untuk dana desa dan Rp3 triliun untuk dana kelurahan. Setiap kelurahan mendapatkan dana sebesar kurang lebih Rp300 juta," tandas Johnny.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto  pun menegaskan program dana kelurahan merupakan bagian dari program dana desa yang semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.

"Dana kelurahan itu bagian dari dana desa yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipolitisasi," kata Airlangga di Jakarta, kemarin. (Pra/Uta/Ant/X-3)