Parpol Berperan Menangkal Hoaks

PARTAI politik berperan penting dalam meredam be­rita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian dalam pemilu. Parpol sebagai peserta pemilu, dalam melakukan kontestasi, jangan sekadar mengeksploitasi masyarakat untuk kepentingan pribadi dan kelompok dengan mene­bar hoaks.

Menurut Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, kontestasi yang baik ialah adu gagasan terkait ide-ide konkret yang dapat dimengerti dan direali­sasikan untuk kepentingan publik. Hal itu juga dapat menjadi pendidikan politik yang menjadi fungsi parpol.

“Hoaks itu berita bohong untuk tujuan jahat. Mengapa ramai? Karena kontestasi belum ditandai dengan adu gagasan bernas, tapi hanya eksploitasi kepentingan sempit,” katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Dia menyatakan NasDem selalu konsisten mendorong kontestasi berbasis adu gagasan. Hal itu dapat membuat pemilu bukan hanya menjadi praktik demokrasi, melainkan dapat memunculkan pemimpin yang memiliki legitimasi masyarakat.

Di tempat sama, politikus PKS Nasir Djamil menuturkan pihaknya pun berkontribusi meredam hoaks. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap pesan yang diberikan selalu berbasis data dan fakta.

Ia menilai di era digital saat ini, kehati-hatian dalam menerima informasi penting untuk dilakukan. Khususnya, dalam hal tidak mem-forward informasi yang belum terverifikasi terlebih dahulu.

“Parpol harus ikut berkontribusi menangkal hoaks. Memang ini agak sulit karena era digital. Media mainstream juga tidak bisa berkuasa penuh terhadap opini di masyarakat. Bagaimana caranya? Ya, parpol harus berperan,” ungkapnya.

Salah satu media daring, yakni Medcom.id, merupakan salah satu platform digital dari Media Group, yang memiliki kanal pemilu sebagai referensi sumber informasi terkait dengan kepemiluan. Pemimpin Redaksi Medcom.id Abdul Kohar menuturkan selain menghadirkan kanal pemilu, pihaknya juga mengampanyekan pemilu damai tanpa hoaks.

“Kami mengusung jurnalis­me bukan sekadar berlomba kecepatan. Kami menyadari perlombaan kecepatan hanya berujung pada bias informasi, bahkan disinformasi. Untuk itu, Medcom.id meng-combine jurnalisme presisi yang memperhatikan fakta dan memeluk teguh verifikasi,” jelas Kohar.

Sanksi tegas
Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) tak menampik ada oknum yang menyebarkan hoaks di kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Untuk itu, pihaknya tidak akan memberi ampun terhadap siapa pun yang terbukti ikut mene­bar hoaks. “Kami berkomitmen melawan itu dan akan memberi sanksi tegas,” tandas Sekretaris TKN KIK Hasto Kristiyanto.

Hasto menjelaskan hoaks sama dengan tindakan antikemanusiaan. Hal itu harus diberantas karena Indonesia tidak mengenal prinsip semacam itu.

Berdasarkan data Masyarakat Antifitnah Indonesia, peredaran hoaks meningkat setelah KPU menabuh gong kampanye Pemilu 2019. Dari Juli-September 2018, tercatat 135 hoaks politik beredar di masyarakat. (P-2)