Daftar Pemilih Ada Kendala

BAWASLU menerima 13.945 aduan yang disampaikan pemilih. Data itu diperoleh dari 33.745 posko peng-aduan daftar Pemilu 2019 yang dibuka sejak dua pekan lalu di penjuru Tanah Air.

“Dari jumlah tersebut, angka terbesar tujuan pemilih mendatangi posko ialah untuk memastikan namanya terdaftar dalam data pemilih pemilu, yaitu sebanyak 3.170 aduan. Di urutan kedua untuk memberitahukan rencana pindah domisili dan memastikan hak pilihnya di tempat baru sejumlah 2.950 aduan,” kata Ketua Bawaslu Abhan.

Selain itu, 2.370 orang datang mengadu belum terdaf-tar di daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP). Sebanyak 2.170 orang mengaku sudah melakukan perekaman data KTP-E, tapi belum terdaftar di DPTHP.

Ada pula 1.890 orang yang melaporkan anggota keluarga yang sudah meninggal. Sebanyak 1.395 orang lainnya melaporkan elemen data yang tercatat di DPTHP tidak sesuai dengan milik mereka.

Dari angka tersebut, Bawaslu menyampaikan penting bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan sosiali-sasi. Sosialisasi harus dilakukan dengan membuka akses baik dalam jejaring (daring/online) maupun luar jejaring (luring/offline) kepada pemilih mengenai data pemilih.

“Harus dilakukan pula pe-ningkatkan sosialisasi terkait dengan perubahan mekanisme penggunaan hak pilih untuk pemilih yang berpindah memilih. Pemenuhan hak pilih bagi penduduk yang sudah melakukan ­perekaman wajib menjadi perhatian penuh bagi KPU untuk ­mendaftarkan dalam data pemilih. Percepatan perekaman yang dilakukan oleh Dukcapil perlu dires-pons cepat juga dalam proses pendaftaran pemilih,” imbuh Abhan.

KPU juga harus memperbaiki informasi pada elemen kependudukan dalam daftar pemilih.

Untuk itu, dibutuhkan kerja sama yang intensif antara KPU dan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam melakukan pemadanan informasi antara data yang dimiliki KPU dan data yang dimiliki Ditjen Dukcapil.

Pemadanan ini juga sekaligus melakukan penghapusan terhadap pemilih yang sudah meninggal dunia sehingga perbaikan administrasi kependudukan terbantu dengan proses pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019.

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Kaka ­Suminta meminta KPU tidak memaksakan diri dalam melaksanakan perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di wilayah terdampak gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah yang masih sulit diakses.

Pertanyakan
Di sisi lain, koalisi Prabowo-Sandiaga mempertanyakan 31 juta daftar pemilih yang tidak sesuai antara DPT yang dikeluarkan KPU dan daftar penduduk pemilih potensial pemilu yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, awalnya daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang dikeluarkan Kemendagri berjumlah 196 juta. Lalu KPU melakukan penelitian dan didapatkan 185 juta DPT. Artinya ada 11 juta dari DP4 yang tersisir. (Ths/Ant/P-1)