Kamis 06 Agustus 2015, 00:00 WIB

Birokrasi masih Jadi Mesin Pemenangan Petahana

Putra Ananda | Politik dan Hukum
 Birokrasi masih Jadi Mesin Pemenangan Petahana

ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana

 
Direktur Eksekutif Pilkada Watch Wahyu A Permana mengatakan selama proses pendaftaran pilkada serentak 2015 praktek ketidaknetralan birokrasi aparatur sipir negara masih terjadi. Berbagai modus pelanggaran kerap terjadi salah satunya adalah dengan memobilisasi dukungan dari ASN.

"Birokrasi PNS sangat rawan dimanfaatkan atau dipolitisasi oleh calon petahana. Bahkan yang bukan petahana saja ada potensi bisa memanfaatkan jaringan birokrasi untuk memenangkan pikada," ungkpanya dalam diskusi yang di selanggarakan oleh Pilkada Watch di Jakarta, hari ini.

Wahyu melanjutkan modus memanfaatkan kepala desa untuk memobilisasi massa agar memilih calon tertentu paling sering muncul. Petahana kerap memobilisasi dukungan melalui kepala desa. Tak hanya itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun kerap dimanfaatkan oleh petahana untuk mendapatkan dukungan.

"Modus lainnya yakni memanfaatkan aset pemerintah, baik aset bergerak atau tidak bergerak. Bahkan anggaran APBD juga digunakan calon tertentu seperti petahana untuk mendukung kesertaannya dalam pilkada," jelasnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pasangan calon, dari 269 daerah peserta pilkada terdapat 159 petahana yang juga berkompetisi. 159 petahana tersebut berpotensi besar memanfaatkan birokrasi untuk memenangkan dirinya.

Kepala Sub Bagian Kajian dan Pengawasan Bawaslu Faisal Rahman mengatakan Bawaslu akan mengawasi seluruh potensi kecurangan yang kemungkinan dilakukan oleh petahana. Kendati demikian ia menuturkan Bawaslu tetap membutuhkan peran aspiratif dari masyarkat untuk melaporkan jika menemukan kecurangan dalam pilkada.

"Tentu kekuatan bawaslu terbatas tidak bisa mengawasi penuh secara melekat. Untuk itu Bawaslu mengharapkan masyarakat bisa melaporkan kepada panwas jika menemukan kecurangan," ungkapnya.

Sementara itu peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramhadhanil mengatakan netralitas ASN sangat dibutuhkan dalam pilkada. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dalam pemilu.

"Agar tercipta keseimbangan, ASN tidak perlu terlibat secara praktis dalam pilkada," pungkasnya. (Q-1)

Baca Juga

Dok Kasatgas Humas Nemangkawi.

Pascabaku Tembak, Kondisi Distrik Ilaga Kondusif

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 16 Mei 2021, 11:33 WIB
Usai baku tembak antara TNI-Polri dan Kelompok teroris, masyarakat di distrik Ilaga sudah kembali beraktivitas...
AFP

Sikapi Konflik Palestina-Israel, BKSAP Keluarkan 7 Poin

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 16 Mei 2021, 10:31 WIB
Per Sabtu (15/5) tercatat 139 warga Palestina tewas termasuk 36 anak-anak, akibat serangan udara Israel di Jalur...
DOK DPR RI

DPR Kecam Serangan Israel ke Palestina,Serukan Bantuan Kemanusiaan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 16 Mei 2021, 09:05 WIB
Puan mengajak semua pihak menyerukan hentikan serangan Israel kepada...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kekerasan Mengguncang Gaza, Israel, dan Tepi Barat

Sejak Senin (10/5), 132 kematian warga Palestina telah terdaftar di Gaza dan sembilan di Israel, termasuk beberapa anak di bawah umur.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya