Birokrasi masih Jadi Mesin Pemenangan Petahana

Direktur Eksekutif Pilkada Watch Wahyu A Permana mengatakan selama proses pendaftaran pilkada serentak 2015 praktek ketidaknetralan birokrasi aparatur sipir negara masih terjadi. Berbagai modus pelanggaran kerap terjadi salah satunya adalah dengan memobilisasi dukungan dari ASN.

"Birokrasi PNS sangat rawan dimanfaatkan atau dipolitisasi oleh calon petahana. Bahkan yang bukan petahana saja ada potensi bisa memanfaatkan jaringan birokrasi untuk memenangkan pikada," ungkpanya dalam diskusi yang di selanggarakan oleh Pilkada Watch di Jakarta, hari ini.

Wahyu melanjutkan modus memanfaatkan kepala desa untuk memobilisasi massa agar memilih calon tertentu paling sering muncul. Petahana kerap memobilisasi dukungan melalui kepala desa. Tak hanya itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun kerap dimanfaatkan oleh petahana untuk mendapatkan dukungan.

"Modus lainnya yakni memanfaatkan aset pemerintah, baik aset bergerak atau tidak bergerak. Bahkan anggaran APBD juga digunakan calon tertentu seperti petahana untuk mendukung kesertaannya dalam pilkada," jelasnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pasangan calon, dari 269 daerah peserta pilkada terdapat 159 petahana yang juga berkompetisi. 159 petahana tersebut berpotensi besar memanfaatkan birokrasi untuk memenangkan dirinya.

Kepala Sub Bagian Kajian dan Pengawasan Bawaslu Faisal Rahman mengatakan Bawaslu akan mengawasi seluruh potensi kecurangan yang kemungkinan dilakukan oleh petahana. Kendati demikian ia menuturkan Bawaslu tetap membutuhkan peran aspiratif dari masyarkat untuk melaporkan jika menemukan kecurangan dalam pilkada.

"Tentu kekuatan bawaslu terbatas tidak bisa mengawasi penuh secara melekat. Untuk itu Bawaslu mengharapkan masyarakat bisa melaporkan kepada panwas jika menemukan kecurangan," ungkapnya.

Sementara itu peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramhadhanil mengatakan netralitas ASN sangat dibutuhkan dalam pilkada. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dalam pemilu.

"Agar tercipta keseimbangan, ASN tidak perlu terlibat secara praktis dalam pilkada," pungkasnya. (Q-1)