Wujudkan Demokrasi yang Substansial

MASA peralihan penerapan demokrasi dalam pemilu di Indonesia dari yang bersifat prosedural menuju substansial berkembang lambat. Karena itu, Partai NasDem berdiri untuk bisa mewujudkan demokrasi yang substansial tersebut dapat terimplementasi dengan baik di Indonesia.

“Pemilu itu tidak hanya sekadar prosedural, tapi menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dicintai oleh rakyatnya, dipercaya oleh rakyatnya, dan bisa jadi role model menuju kemajuan yang lebih substantif,” kata Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate.

Untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, NasDem secara konsisten menerapkan gerakan tanpa mahar dan tanpa syarat baik dalam pilkada, pileg, maupun pilpres. “Gerakan politik tanpa mahar, tanpa syarat, konsistensi dalam komitmen politik, itu untuk mengembalikan dari (demokrasi) prosedural ke substansial.”

Menurut Johnny, gerakan tersebut diterapkan NasDem secara konsisten dalam tataran aksi dan bukan hanya sekadar di atas kertas. “Dalam operasi-operasi politik ini, tanpa mahar, tanpa syarat dan konsisten, ini sebagai keadaban politik yang baru,” imbuhnya.

Gerakan tersebut akan menghasilkan pemimpin bangsa yang bersih dan amanah serta bisa membawa Indonesia menuju kesejahteraan bersama. Selama ini, NasDem selalu berupaya untuk mengusung pemimpin yang bersih, merakyat, mempunyai kemampuan eksekutif yang baik, dan mau kerja nyata baik di pilkada, pileg, maupun pilpres.

Aspek teknokrasi
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai bahwa kriteria pemimpin yang bisa membawa masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan ialah pemimpin yang menitikberatkan pada aspek teknokrasi. “Dengan demikian, watak pembangunan dan pembaharuannya terletak pada kemampuan membangun ekonomi dan infrastruktur,” terangnya.

Pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi penting, kata Ace, lantaran dua hal tersebutlah yang bisa menghantarkan kepada kesejahteraan. Namun, kedua aspek itu juga harus diiringi dengan pembangunan sumber daya manusianya.

“Selama ini Pak Joko Widodo telah menunjukkan konsepsi pembangunan berorientasi pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Dengan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, maka insya Allah kesejahteraan akan tercapai,” ujarnya.

Ace menyoroti bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun negara. Menurutnya, ada tiga fungsi utama partai dalam negara demokrasi. Pertama, sebagai artikulator dan agregasi kepentingan rakyat. Kedua, sumber rekrutmen dan inkubator bagi kepemimpinan politik. Ketiga, pendidikan politik bagi rakyat.

Ia mengatakan bahwa ketiga fungsi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara maksimal karena kehidupan demokrasi di Indonesia dalam pengertian yang sesungguhnya baru ada di era reformasi.

Sebelumnya, Ace mengatakan kehidupan demokrasi masih belum hidup dalam suasana yang memberikan ruang bagi tumbuhnya demokrasi yang kompetitif dan terbuka. Pasalnya, negara melalui kekuatan militernya sangat kuat mendominasi politik Indonesia.

“Kita baru berdemokrasi dalam 20 tahun terakhir ini. Kebebasan politik dalam ruang politik yang terbuka dan kompetitif baru dirasakan dengan lahirnya partai politik baru di era pasca-Orde baru,” jelasnya. Kendati demikian, akunya, saat ini partai politik sudah mulai membenahi dirinya mulai penguatan kapasitas internal, kaderisasi hingga pengelolaan partai politik.

“Jika partai politik tidak mampu untuk mengubah dirinya dari segi tata kelola, kaderisasi, citra dan pola komunikasi dengan rakyat, maka parpol dapat ditinggalkan konstituennya,” tegasnya. Perkembangan sosial masyarakat yang begitu dinamis, menurutnya, harus dicermati dengan saksama oleh parpol jika mereka tidak mau ditinggalkan konstituen.

Ia pun menceritakan kembali bahwa Golkar saat era Orde Baru ialah partai yang memiliki kekuatan politik yang kuat karena sistem politiknya yang masih tertutup. Saat itu, Golkar disokong instrumen negara melalui kekuatan militer dan birokrasi yang didasarkan pada sistem politik yang demikian adanya.

Namun, diakui Ace, Golkar tidak bisa mempertahankan sistem politiknya sebagaimana di era Orde Baru tersebut. Saat ini, lanjutnya, Golkar harus bisa bersaing secara terbuka bersama partai politik lainnya untuk menarik kepercayaan masyarakat dengan berbagai program politik yang lebih menyentuh hajat hidup orang banyak.

“Menawarkan kader-kader politik yang lebih unggul dan kompeten sehingga dapat dipercaya rakyat. Dan tentu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi agar program dan kader yang menjalankannya itu tersampaikan kepada rakyat.” (P-1)