Demokrat Khawatir Politik Uang di Pilpres Semakin Menguat

KETENTUAN ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20% kursi di parlemen atau 25% suara sah nasional dari hasil Pemilu 2014, dinilai sebagai upaya 'pembunuhan' berencana. Bukan tidak mungkin realitas itu berpotensi membuka celah menguatnya praktik politik uang.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik, mengemukakan tingginya ketentuan ambang batas pencalonan presiden tidak masuk akal. Hal itu menurutnya justru semakin menjauhi kehendak para penyusun konstitusi untuk membuat sistem politik di Tanah Air yang lebih berkarakter presidensialisme.

"Ini jadi mirip dengan sistem parlementer. Di mana pemegang suara terbanyak di parlemen itu yang berhak untuk mengajukan kepala pemerintahan, seperti perdana menteri," ujar Rachland saat diskusi bertajuk 'Meraba Pasangan Capres-Cawapres', di Jakarta, Sabtu (7/7).

Menurutnya, politik uang bakal berubah secara dramatis dan berlangsung semakin kencang. Praktik politik uang yang biasanya terjadi dalam konteks kampanye, namun pada pilpres mendatang bisa menjadi alat untuk memaksakan kesepahaman diantara parpol.

Ia pun menduga tingginya ambang batas tersebut karena calon pertahana Joko Widodo lebih menginginkan tanding ulang dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, seperti Pilpres 2014, ketimbang menghadapi figur baru yang belum bisa dibaca kekuatannya.

"Oleh karena itu Demokrat dengan rendah hari meminta dukungan rakyat dan memberikan kesempatan memenuhi tanggung jawab kepada kami untuk mengajukan calon pemimpin," pungkasnya. (OL-7)