Menteri Enggar Tekankan Fleksibilitas

PADA rapat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Ke-5 di Tokyo, Jepang, ­kemarin, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mendapatkan kesempatan menyampaikan persoalan terkait dengan revisi ketiga batas tarif dan nilai perdagangan di antara negara peserta RCEP dalam upaya mencapai tarif final yang moderat.

“Ada sejumlah peningkatan dalam penawaran ketiga yang ditunjukkan para negara peserta, khususnya terkait dengan penghilangan tarif kategori. Namun, pada saat yang sama, saya concern atas adanya disparitas dari kualitas tawaran yang ada, khususnya dari para negara ­mitra,” ujar Enggar di Tokyo, Jepang, tadi malam.

Mendag menyampaikan bahwa tawaran tersebut masih lebih rendah daripada target yang memang sudah disepakati. Selain itu, meski ada peningkatan, ukuran daftar pengecualian dari sejumlah negara peserta masih jauh dari kata kredibel.

Oleh sebab itu, Enggar meminta pihak-pihak terkait mengerjakan berdasarkan acuan ASEAN’s Proposal to Improve Tariff Offers supaya setiap pihak dapat meningkatkan penawaran dengan parameter yang jelas dan terjadwal.

Lebih lanjut, Enggar menekankan bahwa dalam perundingan setiap peserta harus memiliki sikap fleksibilitas dalam memproses perundingan RCEP. Tanpa adanya fleksibilitas, perundingan tersebut tidak akan memiliki progres yang signifikan.

“Kita harus fleksibel, tetapi fleksibel itu harus dua arah sehingga ketika suatu negara me-request fleksibilitas negara lain, pada saat yang sama mereka juga harus fleksibel atas orang lain. Anda tidak bisa duduk di sana dan hanya meminta ­orang lain fleksibel untuk Anda karena harus berlaku dua arah,” terang Enggar.

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Chan Chun Sing ketika dihubungi di tempat yang sama mendukung pendapat Enggar. Menurut dia, yang terpenting semua pihak berkomitmen untuk menjalani proses dengan keyakinan yang baik.

“Tantangan dapat dibicarakan secara terbuka, persoalan-persoalan sensitif dapat dibuka secara terbuka dan setiap dari kami membuat perhitungan maksimal fleksibilitas kepada posisi kita dimana ingin berada,” jelas Chan.

Manfaat bagi Indonesia
Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, yang juga merupakan Ketua Perunding RCEP, menjelaskan RCEP memiliki banyak manfaat bagi Indonesia. Misalnya terkait dengan perluasan pasar untuk produk perikanan Indonesia yang akan lebih terbuka. Selain itu, Indonesia akan masuk lebih baik ke regional suply chain dengan lebih kompetitif.

Dalam RCEP itu sendiri juga diatur bab khusus terkait dengan usaha kecil dan menengah sehingga kerja sama berbentuk FTA seperti RCEP akan memberikan manfaat yang lebih bagi para UMKM dan UKM.

“Misalnya ada kerja sama di bidang fasilitasi bea cukai, dan sanitary and phytosanitari measures (SPS/perdagangan hewan) yang bersifat fasilitatif. Artinya, ketentuan keduanya dan hal lainnya jangan dijadikan instrumen untuk perlindungan pasar. Kalau mau melindungi pasar, ya di tarif yang sudah disepakati bersama.” terang Iman.

Iman berharap RCEP menjadi external pressure bagi Indonesia agar dapat melakukan pembenahan yang lebih baik. Hal yang terpenting ialah pembenahannya dilakukan dengan fokus tanpa terpengaruh oleh situasi politik. (X-10)