KPK Segerakan Koordinasi dengan Polri

Presiden Joko Widodo resmi melantik Taufiequrrachman Ruki, Johan Budi Sapto Prabowo, dan Indriyanto Seno Adji sebagai pelaksana tugas (Plt) pemimpin KPK. Ketiganya akan bertugas hingga pergantian periode kepemimpinan KPK yang baru pada Desember 2015.

Seusai pelantikan, Ruki yang didaulat mengisi posisi Abraham Samad mengatakan, akan segera melakukan koordinadi dengan pihak Kepolisian RI. Pun, menjalin kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum yang lain.

''Tanpa kordinasi semuanya tidak bisa dijalankan. Nanti sebentar lagi kita akan berbagi tugas, akan melakukan koordiansi dengan Kapolri. Tentu kalian berharap pada saya karena saya mantan polisi,'' ujar Ruki di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2).

Meski begitu, Ruki mengaku tidak memerlukan pendekatan resmi atau seremonial dalam melakukan koordinasi Polri.

''Apa perlu saya minta kepada pak Badrodin menyiapkan jajaran kehormatan untuk saya? Kan tidak perlu kan. Saya datang, datang saja. Tinggal ajudan sana ditelpon ajudan saya,'' tuturnya.

Begitupun dengan institusi penegak hukum lainnya, Ruki mengaku tidak akan ada masalah koordinasi. Seperti dengan Kejaksaan Agung yang dirasa bisa lebih baik sebab ada sosok komisioner KPK Zulkarnain yang merupakan mantan jaksa dan pernah menjabat sebagai staf ahli jaksa agung.

''Bagaimana koordinasi dengan yang lain saya kira akan kita lakukan?,''katanya.

Senada, Komisioner KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi secara intensif dengan KPK. Oleh karenanya, ia belum mau membahas mengenai kriminalisasi 21 penyidik KPK.

''Kalau soal itu kita bicarakan nanti. Saatnya untuk koordinasi secara intensif KPK dan Polri?,'' tuturnya.

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti yang juga selaku Plt Kapolri mengatakan, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan KPK pada hari ini. Namun, ia belum mau membeberkan kapan waktu pertemuan.

''Nanti, hari ini juga akan ada ketemu. Saya akan bicara dengan Taufiequrrachman Ruki tentang format apa nanti yang akan kita selesaikan ke depan. Di situ juga ada pakar hukumnya sehingga mudah-mudahan ini bisa diselesaikan,'' tuturnya. (Wib/P-5)