NasDem Lapangkan Jalan Jokowi Tentukan Kapolri

Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi mengatakan keputusan Presiden menentukan proses pemilihan Kapolri diberikan waktu. Sebab Presiden akan lebih menekankan pada stabilitas, terkhusus stabilitas di legislatif yang sudah kondusif dari sebelumnya.

"Supaya keputusan Presiden Jokowi itu tetap nantinya tidak merubah kondusifitas politik di DPR. Sebab tantangan Pak Jokowi bukan mnlantik atau tidak Pak BG, terpenting membangun tatanan sistem presidensil multi partai yang lebih stabil lagi," tegasnya.

Ia mengatakan, keputusan terkait pimpinan tertinggi di Kepolisian itu nantinya bisa menjawab kehendak rakyat juga tidak mengganggu stabilitas politik nasional. "Nah makanya kita sabar untuk Pak Jokowi menentukan keputsan paling tepat itu. Makanya NasDem mendukung apapun keputusan terbaik Pak Jokowi terkait Kapolri. Sebab hal itu merupakan langkah menuju terbentuknya sistem presidensil yang sepatutnya" paparnya.

Pengamat Komunikasi Politik UI, Effendi Gazali menegaskan bahwa Presiden Jokowi harua mengamil langkah cepat. "Sebab memutuskan soal Kepala Kepolisian ini harus dilakukan guna meredam situasi saat ini yang bisa menyebar ke ranah lain. Juga itu untuk memberikan kepastian terkait pimpinan kepolisian," katanya.

Kemudian, keputusan Presiden itu bisa menjaga persfektif tegas yang selama ini disematkan kepadanya. Disisi lain, kondisinya berbeda dengan era Cicak versus Buaya saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Sebab perbedaanya adalah saat ini satu persatu Pimpinan KPK ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini yang akan mampu merembet pada masalah lain terutama eksistensi KPK. Maka wajar jika keputusan Presiden Jokowi harus segera dikeluarkan, sebab bisa menyelesaikan kisruh ini tidak berlarut," cetusnya.

Hadir juga pada kesempatan itu, mantan politisi Golkar, Andi Sinulingha. Ia mengatakan Presiden Jokowi masih banyak waktu untuk menyelesaikan kisruh terkait Kapolri. "Masalah ini belum memakan waktu satu bulan, tapi banyak pengamat mengatakan Pak Jokowi tidak tegas," katanya selaku panelis di Acara itu.

Sebab menurutnya, Presiden Jokowi masih jauh bisa tegas dibanding dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika mampu memutuskan masalah ini kurang dari 2,5 bulan. "Jika kita melihat kebelakang era Cicak versus Buaya yang mengorbankan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Bibit Slamat Rianto dan Chandra Hamzah, Pak Presiden era itu Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) membutuhkan 2,5 bulan. Maka miris ketika Pak Jokowi saat ini disebut lamban dan tidak tegas," pungkasnya. (Cah/P-5)