Terlalu Banyak Opini yang Intervensi Hak Prerogatif

Sistem presidensil memberikan berbagai hak istimewa kepada Presiden selaku pimpinan pemerintahan dan negara. Salah satunya Presiden berhak menentukan siapapun pengisi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Oleh sebab itu, hak tersebut harus dihargai oleh seluruh lapisan masyarakat dan jika nantinya ada yang harus dikoreksi, ada mekanisme perundang-undangan yaitu melalui hak bertanya melalui DPR.

"Hak Presiden Joko Widodo dalam menentukan pengisi Kapolri harus dihargai, karena itu hak penuh yang dimilikinya. Kemudian jika nantinya ada hal yang harus dikritisi maka mekanisme perundangan mengatur dengan hak bertanya melalui hak DPR. Nah hal ini yang hilang, di mana terlalu banyak opini sebagian elit yang mengintervensi hak istimewa itu," jelas Ketua Populi Center disela diskusi bertajuk Publik dan Politik di Jakarta, Sabtu pagi.

Ia menegaskan, masyarakat juga elite politik harus memosisikan di luar otoritas atau tidak mencampuri hak yang melekat pada seorang Presiden itu. Dengan kata lain, apapun keputusan Presiden harus dihormati sebagai sebuah dukungan atas tatanan sistem presidensil.

"Karena kita ketahui, memimpin negara itu bukan sebuah pekerjaan mudah dilihat dari keragaman demografi juga multi spektrum berfikir di negara ini. Oleh sebab itu ia (Presiden) diberikan hak istimewa untuk menegakan posisi sebagai orang tertinggi dan paling berkuasa," ujarnya.

Maka dengan hak itu, Presiden berhak memilih siapapun yang menjadi kehendaknya dalam menentukan jabatan politik seperti Kapolri. Juga hal itu harus diketahui tidak mudah, sebab keputusan teraebut khususnya dalam konteks status tersangka Kom Jen Pol Budi Gunawan saat ini. Disinilah awal mula kesadaran hak prerogatif Presiden harus dihormati dengan memberikan waktu cukup untuk mengeluarkan keputusan tepat.

"Presiden Jokowi mesti dihormati dengan memberikan waktu cukup mengamil keputisan. Sebab hal itu pasti harus matang berdasarkan menjaga stabilitas politik, opini masyarakat, dan hitung-hitungan ekonomi juga lainnya. Maka wajar jika Pak Jokowi harus membutuhkan waktu yang agak panjang," paparnya. (Cah/P-5)