Pembahasan Anggaran makin tidak Transparan

SEKJEN Partai NasDem Johnny G Plate mengkritik transparansi pembahasan anggaran di DPR. Bahkan saat ini pembahasan anggaran khususnya di badan anggaran (banggar) semakin tidak transparan.

Menurut Johnny, perencanaan anggaran sebetulnya diawali secara hierarki dan metodologi yang luar biasa. Bahkan yang paling panjang dan paling kompleks, yakni mulai tingkat desa hingga musrembang nasional hingga sidang kabinet dan disampaikan ke DPR dalam RAPBN 2019.

"Proses perencanaan itu begitu panjang dan dengan panjangnya itu seharusnya sudah berlapis-lapis mekanisme kontrol dilakukan. Namun, ini masih terjadi korupsi," kata Johnny dalam diskusi Forum Legislasi tentang pencegahan praktik korupsi dalam pembahasan RAPBN di DPR RI, Jakarta, kemarin.

Saat ini pembahasan belanja negara tersebar di berbagai komisi di DPR bersama dengan pemerintah dan berbagai badan di DPR.

Pembahasan di Komisi XI lebih kepada penerimaan negara. Akan tetapi, pembahasannya kurang terbuka sebagaimana harapan publik, terutama dalam pembahasan postur APBN di banggar yang harus diko-reksi secara total jika ingin mencegah korupsi.

"Rapatnya harus lebih terbuka, tidak saja di rapat kerja, tetapi juga rapat rapat panjanya harus lebih terbuka. Kalau perlu, libatkan instrumen-instrumen negara lainnya untuk mencegahnya. Saya melihat bahwa transparansi pembahasan APBN di banggar waktu ke waktu makin kurang transparan," keluh Johhny.

Johhny mengatakan dulu masih ada perdebatan perdebatan di rapat kerja yang terbuka untuk umum. Namun, saat ini semakin berkurang perdebatan di rapat kerja yang terbuka di badan anggaran.

Johhny mengusulkan jika memang mau berkontribusi dan menjaga reputasi DPR, pembahasan dalam rapat tersebut harus dilakukan terbuka dan transparan dengan perdebatan yang substansial.

Ia yakin korupsi tidak mungkin berlangsung hanya sebagai pemain solo. Menurutnya, itu pasti hasil interaksi dan kerja sama baik itu satu pihak atau beramai-ramai sehingga korupsi di DPR tidak akan terjadi jika memang pejabat eksekutif tidak mengikuti keinginan DPR atau terlibat dan melaksanakan.

Introspeksi

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menambahkan, tidak adil kalau hanya menyalahkan DPR. Ketika money politics berlangsung di masyarakat secara masif, semua pihak diam tidak bersuara.

"Semua pihak memiliki andil dalam berkembangnya korupsi dan tidak bisa hanya mengandalkan KPK atau kejaksaan dan kepolisian dalam upaya pencegahan korupsi."

Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menyatakan jika kerusakan yang ada saat ini karena sistem, problem besarnya bukan hanya berada dalam koridor politik, melainkan juga pendidikan.

Berdasarkan riset, model perburuan harta lebih melihat kepada persoalan jumlahnya jika dibandingkan dengan kualitasnya.

"Ini menjadi problematik bahwa caranya tidak penting dan dipersoalkan, tetapi kuantitasnya yang dipersoalkan dan itu bergerak dari atas hingga ke bawah," terang Ichsanuddin.

Ia meyakini hanya mempersoalkan casing masyarakat dan tidak akan mempersoalkan kualitas. (P-1)