Pemimpin NTT Harus Bersih dari Praktik KKN

CALON Gubernur Nusa Tenggara Timur 2018 Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan penempatan pejabat dan pegawai di jajaran kantor gubernur harus disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi individual.

Viktor mengatakan itu saat menjawab pertanyaan calon wakil gubernur asal Partai Demokrat Benny Litelnoni dalam sesi saling bertanya antarpasangan calon pada debat putaran kedua yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta, kemarin malam.

Benny bertanya kepada pasangan Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi (Victory-Joss) yang diusung Partai NasDem, Golkar, dan Hanura mengenai solusi yang akan ditempuh jika aparatur sipil negara (ASN) tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi secara baik kendati sudah mendapat pelatihan dan pembinaan.

Menurut Viktor, banyaknya ASN tidak mampu menjalankan tugasnya secara baik karena pejabat yang menempati tugasnya saat ini diangkat tidak melalui analisis jabatan yang benar. "NTT belum memiliki assessment center untuk menilai seseorang layak duduk di jabatan itu atau tidak," ujarnya.

Menurutnya, jika pengangkatkan pejabat menggunakan pendekatan suku dan agama, pelayanan publik pun macet. Pengangkatan pejabat dengan sistem tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan kantor, bukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. "NTT membutuhkan pemimpin yang bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), dan pemimpin itu adalah kami, Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi," tegas politikus NasDem itu.

Viktor berjanji jika ia bersama pasangannya terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 27 Juni 2018, pelayanan pemerintahan mengunakan e-government yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

Sistem itu akan memberikan kemudahan akses bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. Dengan e-government, pelayanan publik akan menjadi transparan sehingga tidak akan ada lagi praktik KKN. "Tuntutan zaman mengharuskan pelayanan publik itu prima," kata dia.

Namun, ia mengingatkan sistem apa pun yang digunakan pemerintah daerah harus tetap diawasi dan dievaluasi gubernur. Tidak boleh pengawasannya diserahkan kepada bawahan atau anak buah. "Pemimpin hari ini harus mampu memahami dirinya bahwa dia bagian dari pelayaan publik, bukan dia harus dilayani," tandasnya.

Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berkontestasi dalam pilkada NTT kali ini. Selain Victory-Joss, ada juga juga pasangan Esthon Foenay-Christian Rotok, pasangan Marianus Sae-Emilia Nomleni, dan pasangan Benny K Harman-Benny Litelnoni. Debat tidak diikuti Marisnus Sae karena terjaring OTT KPK. (PO/PT/P-2)