Perang Tagar di Medsos tidak Sehat

KETUA DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai fenomena perang tanda pagar (tagar/#) atau hastag terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019 mulai menjurus ke arah yang mengkhawatirkan.

"Situasi yang tidak menggembirakan dan mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup damai di tengah masyarakat," tegasnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Bamsoet mengimbau kelompok yang kerap beraksi dalam perang tagar, khususnya yang melancarkan gerakan #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja agar lebih dewasa dalam berpolitik. Kedua kelompok itu diminta menggunakan cara lebih elegan dalam membangun opini publik.

"Karena kalau kita biarkan perang tagar hari ini ganti presiden, besok muncul lagi orang Jokowi dua periode, lalu dua kelompok ini bertemu, ini berbahaya," bebernya.

Politikus Partai Golkar itu mengaku mendapat informasi intelijen bila gerakan tagar dua kelompok itu juga masif di luar Jakarta. Fenomena gerakan tagar merambah daerah.

"Ini tidak hanya di Jakarta, saya mencium berdasarkan laporan intelijen sudah hampir merambat di seluruh Indonesia dalam kegiatan-kegiatan car free day."

Fenomena itu, kata dia, harus dihentikan. Masyarakat diminta sadar bahwa negeri ini membutuhkan keamanan dan kedamaian dalam berpolitik. "Kita bersaing boleh, tapi jangan sampai menjurus ke arah konflik horizontal. Itu akan merugikan kita semua."

Bamsoet meminta aparat keamanan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Kedua kelompok harus diperlakukan sama di depan hukum. "Umpama besok ada (gerakan) yang ganti presiden itu dilarang atau dibatasi, begitu juga yang propresiden harus sama, harus equal," tegasnya.

Menjaga etika

Ketua KPU Arief Budiman menilai maraknya perang tagar dari orang atau kelompok tertentu di medsos perlu dimaklumi. Pasalnya, itu semua merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.

"Kan menyampaikan pendapat itu bisa di mana saja dan kapan saja. Termasuk meyampaikan di medsos. Itu tidak jadi masalah, tapi harus menjaga etika. Jangan sampai melanggar aturan yang ada," terangnya saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema Peran media dalam mewujudkan pemilu damai dan berintegritas, di Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan KPU belum bisa menentukan atau mengeluarkan aturan untuk menindak pelanggar terkait perang tagar. Pasalnya, perang tagar itu tidak termasuk pelanggaran kampanye menjelang pemilu. Perang tagar yang terjadi antara kelompok #2019GantiPresiden dan kelompok #2019TetapJokowi, kata dia, belum jelas siapa capresnya karena belum terdaftar di KPU sebagai peserta Pilpres 2019.

"Bagaimana mau dikasih sanksi kalau capresnya saja belum ada. KPU memang belum bisa mengatur itu," jelas Arief.

Lebih lanjut, ia mengatakan KPU baru akan memberikan aturan yang jelas tentang kampanye pemilu di medsos jika sudah pasti dan resmi siapa pasangan calon yang telah mendaftar untuk mengikuti pilpres.

"Lain cerita kalau dia sudah terikat karena terdaftar. Nah, kalau sudah begitu, aturannya jelas. Kalau melanggar kampanye di medsos, pasti akan ditindak." (Opn/P-2)