Serapan Anggaran Tinggi Bukan Prestasi

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengingatkan kepada segenap pegawai negeri sipil agar mengubah pandangan tentang prestasi kerja. Selama ini, menurut Asman Abnur, umumnya pegawai pemerintahan, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) menganggap bahwa prestasi bisa dinilai dari seberapa besar anggaran belanja yang terserap.

"Kinerja pegawai tidak hanya diukur berdasarkan serapan anggaran. Lebih dari itu, anggaran yang terpakai mesti jelas seberapa besar manfaat dan hasilnya," tegas Asman

Ia juga menyindir, seolah-olah sudah habiskan anggaran dianggap sudah prestasi. "Giliran kita tanya anggaran yang dihabiskan, manfaat dan hasilnya apa, baru bingung," ketus Asman saat membuka rapat koordinasi Kebijakan Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Kemenpan RB, Kamis (3/5) di Makassar.

Asman menambahkan, bahwa manfaat atau outcome akan jadi penilaian kinerja bagi PNS ke depan. Kinerja, tidak lagi akan diperhitungkan berdasarkan absensi. Pegawai yang punya kinerja lebih tinggi, berujung pada penerimaan gaji yang lebih besar dibandingkan pegawai lain.

"Saya ingin gaji PNS tidak boleh kalah dengan gaji tenaga korporasi. Tapi, kerjanya juga tidak boleh kalah. Makanya, lakukan inovasi, tiru saja yang sudah berhasil," tegas Asman.

Kementerian PAN-RB mencatat, terdapat 4.351.490 PNS se-Indonesia per Maret 2018. Dari jumlah tersebut, 1,6 juta atau 37,6 persen di antaranya merupakan tenaga administrasi umum. Mereka yang di kalangan ini, menurut Asman, adalah tenaga tanpa kompetensi khusus selain mengetik.

Asman ingin reformasi birokrasi, terutama di daerah, dimulai dari proses seleksi pegawai. Ke depan, CPNS diterima berdasarkan kompetensi yang terukur sesuai kebutuhan dan potensi di daerah masing-masing.

Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Asman berpesan agar pengusulan formasi CPNS betul-betul sesuai beban kerja dan arah pembangunan daerahnya.

"Saya tidak mau lagi penerimaan pegawai secara gelondongan, harus sesuai kompetensinya. Harus terencana dan terukur jenis pegawai apa yang dibutuhkan," pungkas Asman. (OL-5)