Kehendak Masyarakat tidak Boleh Dipaksa

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto angkat bicara soal intimidasi dari sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan #2019GantiPresiden terhadap warga yang kebetulan mengenakan kaus #DiaSibukKerja, di acara car free day (CFD) Jakarta, Minggu (29/4).

Menurut dia, kasus yang kini berujung ke ranah hukum dan ditangani Polda Metro Jaya itu sedianya tidak perlu terjadi apabila pihak-pihak terkait mampu menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

"Kita kan punya hukum positif di Indonesia. Setiap warga negara dilindungi haknya dan tidak bisa kemudian haknya dipasung dan diancam oleh kelompok lain," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Saat dikonfirmasi di tempat yang sama, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menerangkan kepolisian berencana menambah jumlah personel di lokasi acara. Pasukan disiagakan agar kelompok masyarakat yang kebetulan berbeda pendapat tidak berbenturan.

"Nanti kebijakan itu adanya di Polda Metro Jaya. Bisa pasti dari intelijen kepolisian melihat perkembangan situasi sehingga ada penguatan koordinasi," ujar Ari.

Ia menambahkan, prinsipnya pengamanan terkait situasi di CFD menjadi ranah Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov DKI. Pun kepolisian hanya bersifat melapis kekuatan, khususnya apabila dalam realitasnya timbul ancaman yang dinilai lebih besar.

Agar perkara tersebut tidak semakin melebar, imbuh dia, kepolisian pun mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga emosi serta mengendalikan diri. Bahkan, kepolisian melalui Satgas Nusantara yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga sudah melaksanakan kegiatan pencegahan dan sambang komunikasi dengan para tokoh setiap pihak.

Sementara itu, Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin menyayangkan adanya kasus persekusi di acara CFD lalu. Menurut dia, seharusnya Polri bisa mencegah dua kelompok massa yang berbeda pendapat itu tidak bertemu di satu titik yang sama.

"Aparat keamanan, terutama Polri, harus menjaga agar dua kelompok yang berbeda itu tidak bertemu," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Salahkan ibu

Pandangan berbeda diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan. Menurutnya, kasus persekusi terhadap ibu dan anak di acara CFD itu tidak akan terjadi jika keduanya tidak dengan sengaja lewat di antara kerumunan massa yang mengenakan kaus berbeda.

"Kecuali si ibu dan anak tidak menggunakan kaus #DiaSibukBekerja. Pakai baju sipil dihajar diintimidasi baru," ketus Taufik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ia juga menilai wajar sang anak ikut diintimidasi sehingga kehadiran bocah itu jangan dijadikan alasan publik untuk memihak kepada sang ibu. Taufik juga menyayangkan pemberitaan yang terus menyudutkan kelompok berkaus #2019GantiPresiden.

Di lain pihak, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai kejadian di CFD belum bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu. Mereka hanya mengimbau agar kejadian serupa tidak terulang di CFD Jakarta ataupun di daerah lainnya. (Nov/TS/MTVN/P-4)