Ganjar Fokus Atasi Kemiskinan

CALON Gubernur Jawa Tengah nomor urut satu Ganjar Pranowo mengemukakan dua hal yang menjadi tonggak utama dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan, yakni pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut disampaikan sang kandidat petahana saat menyapa warga Jawa Tengah di Semarang, kemarin.

Ganjar menegaskan persoalan perekonomian yang berujung pada kemiskinan menjadi amunisi menghadapi pilkada di mana pun. Bahkan, menurutnya, di media sosial ada yang berkomentar keras, kenapa kemiskinan dieksploitasi untuk kepentingan politik.

"Saya hanya menyampaikan, kita carikan data dan kita tampilkan. Setelah saya cek, ternyata ada dua komponen yang bisa menurunkan angka kemiskinan sebagai sebuah investasi jangka panjang, yakni satu pendidikan, nomor dua kesehatan. Investasi, infrastruktur, akses modal, dan lainnya menjadi nomor kesekian," kata Ganjar.

Jika sedang berkumpul, lanjut Ganjar, seseorang akan ditanya mengenai tingkat pendidikan, pekerjaan orangtua, pekerjaan saat ini, sampai mengenai status ekonomi.

"Saya contohkan diri saya. Bapakku lulusan vervolgschool, SD zaman dulu yang tidak sampai kelas 6. Ibu hanya lulusan SMP. Bapak bekerja sebagai polisi, polisi rendahan. Artinya apa? Kami (keluarga) tidak mampu," kata Ganjar.

Untuk keluar dari label keluarga tidak mampu tersebut, Ganjar menegaskan orangtuanya bertekad menyekolahkan keenam anak mereka setinggi-tingginya meski ternyata setelah pensiun sang ayah justru mewariskan sejumlah utang.

"Ada tiga anak yang akhirnya menyelesaikan S-1 (sarjana). Bapak saya kemudian bilang, jika ada yang ingin melanjutkan (jenjang pendidikan), lanjutkan saja dengan biaya sendiri. Maka kakak saya sampai S-3, saya dan adik sampai S-2," lanjut Ganjar.

Maksimal

Sebagai petahana, Ganjar menegaskan telah mengeluarkan berbagai kebijakan penting demi kemajuan pendidikan di Jawa Tengah. "Untuk anggaran pendidikan di Jawa tengah sebesar 28,2% dengan total anggaran Rp11,9 triliun," kata Ganjar.

Pemerintah provinsi pun memiliki wewenang lebih luas terhadap pendidikan warganya setelah pengelolaan SMA dan SMK diambil alih dari pemerintah tingkat dua. Pemprov Jateng kini mengalokasikan subsidi Rp1 juta per siswa per tahun.

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah kembali akan menggelar debat terbuka putaran II pemilihan kepala daerah (pilkada) Jateng nanti malam. Debat itu juga didorong KPU Jateng untuk bisa ditonton secara bareng di 8.559 pendopo desa/kelurahan dan 573 kecamatan di 35 kabupaten/kota.

"Ya, ini kita dorongkan nonton bareng di ribuan desa/kelurahan dan juga 573 kecamatan se-Jawa Tengah karena tujuan dari debat ini adalah memberikan edukasi bagi calon pemilih agar tidak sampai salah pilih dalam pilkada pada 27 Juni mendatang," kata anggota KPU Jateng divisi SDM dan partisipasi masyarakat Diana Ariyanti.

Masyarakat akan lebih mengetahui kapasitas dan kapabilitas calon pemimpin dan bisa menimbang mana yang terbaik. Pada debat putaran pertama, temanya kesejahteraan sosial. Untuk debat kedua, temanya pelayanan masyarakat dan perekonomian.

"Tema ini berdasar yang disampaikan panelis terhadap problem-problem yang ada di Jateng. Mereka ini ahli mengamati Jateng. Diharapkan, paslon bisa menjawab apa yang menjadi problem dan sekaligus memiliki solusinya," pungkas dia. (WJ/P-3)