Bupati Mojokerto Dijerat Pasal Suap dan Gratifikasi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Senin (30/4). Wakil Ketua KPK Laode Syarief menerangkan bahwa Mustofa diduga terjerat dalam dua kasus yang berbeda.

Pertama, Bupati Mojokerto tersebut diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015 senilai Rp2,7 miliar. Dalam kasus itu, Bupati beserta dua orang lainnya dari pihak swasta dinyatakan sebagai tersangka.

"Dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015, KPK penetapkan MKP (Mustofa Kamal Pasa), Oky (Ockyanto) yang merupakan Permit and Regulatory Division Head of PT Tower Bersama Infrastructure, serta OW (Onggo Wijaya) yang merupakan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) sebagai tersangka dalam kasus tersebut," tutur Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK Jakarta, Senin (30/4).

Dalam kasus itu, Bupati Mojokerto diduga mendapatkan hadiah atau janji dari kedua tersangka lainnya berkaitan dengan pengurusan izin prin-sip pemanfaatan ruang (IPPR) serta izin mendirikan bangunan atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015.

Kedua, Mustofa diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya bersama dengan Kepala Dinas PU-Pera Kabupaten Mojo-kerto Zab (Zainal Abidin) yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Bupati Mojokerto dua periode tersebut bersama dengan ZAB diduga menerima fee dari sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, baik proyek pembangunan jalan di 2015 maupun proyek lainnya. Dugaan penerimaan gratifikasinya diperkirakan mencapai Rp3,7 miliar.

Terkait dengan gratifikasi tersebut, penyidik telah menyita enam mobil, yakni Toyota Innova, Toyota Innova Reborn, Range Rover Evoque, Subaru, Honda CR-V, dan Daihatsu Pickup. Selain mobil, penyidik menyita 2 sepeda motor dan 5 jet ski.

Syarif menerangkan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Mojokerto sudah berlangsung sejak akhir 2015 berdasarkan laporan masyarakat. Sprindik baru dikeluarkan pada 18 April 2018 dengan penggeledahan di 31 lokasi yang terdiri atas 20 kantor/dinas, 4 perusahaan, dan 7 rumah pribadi di Kabupaten Mojokerto, Surabaya, dan Malang. (Dro/P-4)