Persekusi di Arena CFD Terus Menuai Kecaman

KETUA Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak DPP PDI Perjuangan, Sri Rahayu, mengecam dan menyayangkan adanya persekusi yang dialami seorang ibu dan anaknya di area hari bebas kendaraan atau car free day (CFD), Jakarta Pusat, pada Minggu (29/4) lalu.

"Dengan alasan apa pun tidak bisa dibenarkan melakukan pelecehan dan tindakan intimidatif satu kelompok masyarakat ke kelompok lainnya," kata Sri dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia kejadian intimidatif dan pelecehan seorang ibu dan anaknya yang video rekamannya viral di sosial media menunjukkan betapa kelompok masyarakat itu tidak menghargai figur perempuan apalagi hal itu dilakukan di depan anaknya di ruang publik.

"Tindakan pelecehan dan intimidasi ini termasuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak," ujarnya.

Relawan Jokowi yang tergabung dalam Srikandi Jokowi Mania (SJM) mendesak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk bertindak menyikapi aksi intimidasi dan persekusi yang dilakukan gerombolan #2019gantipresiden.

Sekjen SJM Jenny Erika mengaku, secara garis besar SJM pun mengutuk dan mengecam tindakan barbar tersebut. SJM meminta KPAI untuk turun tangan menyikapi. Menurutnya, apa yang dilakukan orang-orang yang berlagak preman itu sudah sangat tidak manusiawi.

"Kami berharap bahwa apa yang telah terjadi sama sang anak, tidak dirasakan lagi oleh anak-anak lainnya. Makanya kami meminta agar KPAI bisa bersikap. Selain itu KPAI juga harus mengecek kondisi mental sang anak sehingga bisa terpulihkan dari rasa trauma," tandas Jenny.

Sementara itu, Ketua KPAI Susanto mengatakan kasus tersebut bernuansa politis karena terkait erat dengan soal dukung mendukung pasangan calon pada pemilihan presiden yang baru akan digelar tahun depan.

Dia menyatakan persaingan dukungan yang turut mewarnai CFD dengan jargon #Diasibukkerja dan #2019gantipresiden disalahgunakan untuk kepentingan politik politik praktis yang tidak mengedepankan perlindungan hak anak.

"Proses pemilihan pilpres sebaiknya justru untuk menggiatkan perlindungan anak. Perlindungan anak harus jadi visi bersama, langkah bersama, dan konsen bersama," ujar Susanto.

Belum kampanye

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyatakan pihaknya tidak dapat menindak massa yang hadir pada kegiatan CFD karena belum masuk masa kampanye.

"Kalau penggunaan tagar itu masih dalam koridor kebebasan untuk berbicara dan berekspresi. Capres yang sah itu belum ada. Selama capres baru ada apabila ada surat keputusan yang dikeluarkan KPU," kata Bagja di Jakarta, Senin (30/4).

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan perbuatan itu merupakan bentuk intimidasi atas pilihan yang berbeda. Realitas tersebut juga dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

"Setiap warga negara mendapatkan jaminan peraturan perundang-undangan untuk mengekspresikan pandangannya, termasuk preferensi politiknya secara bebas," ujar dia dalam keterangan pers.

Melihat konteks peristiwa tersebut, lanjut Hendardi, pemerintah daerah dan aparat kepolisian hendaknya melakukan tindakan presisi untuk mencegah berulang dan maraknya intimidasi terhadap sesama warga karena perbedaan pilihan politik.

Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki meminta semua pihak untuk tetap menjaga situasi politik jelang Pemilu 2019 agar tidak memanas.

"Mestinya tidak boleh ada upaya intimidasi semacam itu. Kita semua harus bisa menjaga situasi politik menjelang pemilu tidak memanas." (Nur/Mal/Gol/Pol/TS/P-3)