Pansus TKA Sulit Terwujud

WACANA yang digelindingkan segelintir anggota DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) hak angket guna mempertanyakan Perpres Nonor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) dinilai sulit terwujud. Pasalnya, perpres tersebut dianggap positif untuk memacu kualitas dan daya saing tenga kerja dalam negeri.

Oleh karena itu, Wakil Sekjen PKB Daniel Johan mengatakan partainya tidak tertarik untuk ikut menandatangani usul pembentukan pansus TKA. "Bagi PKB cukup panja (panitia kerja) dulu, tidak perlu pansus," kata Daniel di Jakarta, kemarin.

Ia juga membantah informasi yang menyebutkan ada perintah dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar anggota F-PKB DPR ikut menandatangani usulan pansus TKA. "Tidak ada instruksi dari Cak Imin kepada Fraksi PKB di parlemen. Mungkin salah dengar," ujarnya.

Ketua Fraksi NasDem DPR Jhonny G Platte mengatakan perpres tersebut merupakan hal yang baik untuk menyederhanakan proses administrasi masuknya TKA. Dia bahkan menuding orang-orang yang mendorong terbentuknya pansus ialah orang yang paranoid terhadap suatu hal yang baik.

"Kalau masih mendorong angket juga, itu namanya angket paranoid," tegas Jhonny.

Kalaupun alasannya karena ada temuan Ombudsman soal masuknya TKA ilegal, kata dia, hal tersebut perlu dibuktikan dan angket bukan lantas menjadi solusi. "Ombudsman, buktikan mana barangnya? Tangkap dan deportasi itu kalau illegal worker, kan apa susahnya? Jangan persoalan itu dipolitisasi."

Pansus yang diinisiasi Wakil Ketua DPR dari F-Gerindra Fadli Zon itu hingga kemarin baru ditandatangani enam anggota DPR yang berasal dari Fraksi Gerindra dan PKS.

Mereka ialah Fadli Zon, Fahri Hamzah, Jazuli Juwaini, Muhammad Syafi'i, Heri Gunawan, dan Sutan Adil Hendra.

Optimistis

Meski baru didukung enam orang, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meyakini pansus TKA bakal terwujud. Pasalnya, kata dia, syarat pengajuannya tidak sulit, yakni didukung 25 anggota DPR dari minimal dua fraksi.

"Ya, kita lihat nanti, supaya rakyat juga lihat mana yang membela buruh, mana yang tidak. Mungkin dari partai lain, PAN kita harapkan ikut. Kemarin juga saya bicara sama Cak Imin, ada teman PKB juga akan ikut," klaim politikus Gerindra itu.

Ketua F-PKS DPR Jazuli Juwaini, Senin (30/4), menemui Fadli Zon untuk membicarakan soal pembentukan pansus TKA. Seusai pertemuan, Jazuli dan Fadli menggelar konferensi pers di Press Room DPR.

"Saya tadi bicang dengan Pak Fadli di ruangannya tentang satu tema yang concern kita sama. Sesungguhnya Fraksi PKS pada 23 April dalam rangka rapat pleno sudah membentuk tim gabung-an yang terdiri dari Komisi IX, Komisi IV, Komisi III, dan Komisi II," ujarnya.

Jazuli menerangkan tim gabungan yang dibentuk Fraksi PKS tersebut bertugas melakukan investigasi menyangkut isu TKA. "Ada kesamaan concern yang saya sebutkan tadi. PKS sudah bentuk tim melakukan investigasi. Kita tidak ingin opini ini terus bergulir tanpa sesuatu yang pasti."

Jazuli menegaskan bahwa mendukung dan menandata-ngani usulan pansus angket TKA bukan berarti antiasing. Pihaknya ingin menuntut pemerintah agar memiliki prioritas dan tidak boleh dikendalikan pihak asing.