Pemerintah Percaya Diri Turunkan Kemiskinan

PEMERINTAH menargetkan penurunan angka kemiskinan pada 2019 menjadi 8,5%-9,5%. Namun, target itu dinilai terlalu optimistis.

Target tersebut dijabarkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegro seusai membuka musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrembangnas) di Jakarta, Senin (30/4). Menurutnya, dalam rencana kerja pemerintah 2019, pembangunan manusia dengan cara mengurangi kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar menjadi prioritas nasional pertama.

Angka kemiskinan Indonesia pada September 2017 berada di level 10,12% dengan jumlah absolut 26,58 juta jiwa, sedangkan target penurunan pada 2018 menjadi 9,5%-10%. Kemiskinan terus turun dari 2016 sebesar 10,70% atau sebesar 27,76 juta jiwa.

Bambang menambahkan, IPM (indeks pembangunan manusia) 2019 dipatok di angka 72. IPM itu lebih tinggi daripada pencapaian pada periode 2016-2017 yang tumbuh 0,9%. IPM Indonesia sudah naik dari level sedang menjadi level tinggi sejak 2016. Ia meningkat dari 66,53 pada 2010 menjadi 70,81 pada 2017. "Untuk Gini ratio, target 2019 0,38-0,39," ujarnya.

Untuk target penciptaan tenaga kerja, jelas Bambang, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) bisa turun menjadi 4,8%-5,2%. Tahun ini target penurunan pengangguran mencapai 5,3% dengan realisasi hingga awal tahun mencapai 5,5%. "Asumsi makro nanti akan disampaikan kepada DPR. Kita lagi fokus pada pembangunan, target pertumbuhan ekonomi 2019 5,4%-5,8%."

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Indonesia Teguh Dartanto menilai target penurunan angka kemiskinan tahun depan terlalu optimistis jika melihat kondisi saat ini. Menurutnya, angka kemiskinan di level 9%-9,5% cenderung realistis untuk digapai pada 2019.

"Dibutuhkan upaya ekstra apabila pemerintah berkukuh untuk mencapai angka kemiskinan di level 8,5%-9,5%. Pada kondisi angka kemiskinan single digit seperti ini, kebijakan-kebijakan makroekonomi seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, dampaknya tidak terlalu terasa bagi kelompok miskin," ujar Teguh, kemarin.

Dia menekankan, untuk memacu penurunan angka kemiskinan diperlukan kebijakan bersifat mikrointervensi, terutama menyangkut sektor pendidikan dan kesehatan yang bersentuhan dengan aspek kemiskinan. Hanya saja, dampak investasi pada sektor strategis tersebut tidak dapat dituai dalam jangka pendek, tapi baru terasa di atas lima tahun.

"Investasi (di sektor) pendidikan dan kesehatan dampaknya tidak bisa jangka pendek satu atau dua tahun," jelas Teguh.

Kebijakan pengentasan rakyat dari kemiskinan yang ditempuh pemerintah sejauh ini dinilainya sudah cukup baik. Misalnya memberikan intervensi kebijakan perlindungan sosial melalui beras sejahtera (rastra), kartu Indonesia pintar (KIP), kartu Indonesia sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, Teguh mengkritisi efektivitas distribusi penyaluran bantuan sosial.

"Pemerintah harus memastikan agar distribusi bantuan sosial tepat sasaran. Setelah berhasil membantu kelompok miskin keluar dari persoalan kemiskinan, pemerintah harus memikirkan strategi agar masyarakat tersebut tidak terus bergantung pada bantuan sosial," tukasnya.

Lima prioritas

Menteri Bambang menjelaskan pemerintah fokus pada pemerataan pembangunan yang berkualitas pada tahun depan dengan lima prioritas nasional. Selain pembangunan manusia dengan cara pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman juga menjadi prioritas.

"Selanjutnya meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menciptakan tenaga kerja melalui sektor pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya. Lalu, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. Terakhir menciptakan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu," ucap Bambang. (Tes/X-8)