Rumah Dinas DPR bakal Diganti Dana Bulanan

KETUA DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan bakal mencoret fasilitas rumah dinas untuk anggota dewan periode 2019-2024. Fasilitas hunian standar pejabat itu dianggap mubazir.

"Periode depan tidak perlu disediakan rumah dinas lagi bagi anggota DPR," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pemerintah tidak perlu memikirkan alokasi anggaran untuk rumah dinas para wakil rakyat. Terlebih, pemanfaatan fasilitas tersebut dianggap kurang maksimal. "Biaya pemeliharaan dari tahun ke tahun sangat tinggi sekali," tutur politikus Golkar tersebut.

Bamsoet mengharapkan mekanisme alokasi anggaran rumah dinas anggota DPR meniru jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggaran fasilitas fisik bangunan cukup diganti dengan tunjangan honorarium.

"Jadi cukup dengan memberikan uang pengganti tunjangan rumah dinas. Itu lebih efektif dan lebih murah. Karena banyak anggota DPR yang enggak menempati rumah dinas," bebernya.

Bamsoet tidak merinci berapa nilai honorarium tunjang-an pengganti rumah dinas. Mekanisme alokasi anggaran diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. "Kita enggak punya harapan apa-apa, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah."

Tidak lesu

Di sisi lain, ia membantah kinerja lembaga yang di-pimpinnya lesu memasuki tahun politik, terutama jelang perhelatan Pilkada 2018. Tiap komisi diklaim bekerja maksimal merampungkan target rancangan undang-undang.

"Siapa bilang kita lesu, saya selalu monitor setiap hari, bahkan untuk beberapa grup di pimpinan saya selalu komunikasikan hasil rapat komisi," ucap Bamsoet.

Dia memastikan seluruh RUU yang masuk program le-gislasi nasional bakal rampung sebelum masa kepemimpinannya berakhir. Pimpinan komisi ataupun ketua panitia kerja diminta melaporkan progres secara berkala. "Kalau ditotal, insya Allah nanti 13 undang-undang bisa kita selesaikan dengan baik menjelang berakhirnya periode kami pada 2019," cetusnya.

Ia melanjutkan, RUU KUHP dan RUU Tindak Pidana Terorisme menjadi pembahasan yang bakal rampung dan diparipurnakan pada masa sidang mendatang. Beberapa pasal hanya perlu finalisasi.

"RUU Terorisme tinggal sedikit finalisasi, tidak terlalu sulit, satu atau dua kali masuk-an selesai. Begitu juga dengan RUU KUHP," tukasnya.

Urusan kinerja anggota de-wan, sambungnya, tetap menjadi prioritas jika dibandingkan dengan agenda politik pribadi. Ia pun telah membuat jadwal pertemuan rutin antarfraksi untuk mengomunikasikan pembahasan RUU.

Sementara itu, pihak Ke-sekjenan DPR sedang merumuskan konsep keamanan terpadu di kawasan kompleks parlemen. Hal itu sebagai tindak lanjut pernyataan Wakil Ketua Baleg DPR Totok Dar-yanto dalam rapat paripurna 10 April lalu.

Totok menjelaskan kompleks parlemen merupakan salah satu objek vital nasional, tetapi keamanan kawasan itu sangat longgar, padahal di dalamnya ada MPR, DPR, dan DPD. (Mtvn/P-3)