WNA tidak Dibebaskan Kerja

WAKIL Presiden Jusuf Kalla alias JK mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak berarti membuat WNA bebas bekerja di Indonesia, tetapi mempermudah proses perizinan bagi tenaga kerja asing.

"Pemerintah mempermudah proses izin tenaga kerja asing. Itu tidak berarti kita membebaskan orang asing bekerja di Indonesia sebebas-bebasnya. Cuma kita mempermudah prosesnya," kata JK saat memberikan sambutan pada pembukaan Munas Asosiasi Pengusaha Indonesia X di Jakarta, kemarin.

JK menjelaskan kemudahan perizinan itu merupakan solusi atas keluhan dari berbagai investor asing yang menilai proses perizinan bagi pekerja asing di Indonesia terlalu berbelit-belit. "Kalau zaman dulu, (pekerja asing) hanya diberi enam bulan visa. Setiap enam bulan ke Singapura dulu, perpanjang lagi, baru kemudian dapat enam bulan lagi. Besoknya di-sweeping oleh Imigrasi atau orang Kemenaker, bisa bayar lagi. Nah, itu menyebabkan kritik besar dan juga kadang-kadang kebosanan (investor)," jelasnya.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menggambarkan, jika seorang investor menanamkan modal di negara lain, ia pasti akan membawa serta beberapa ahli dari negara asal untuk menjamin investasi yang dijalankan berjalan lancar.

"Kalau pengusaha Indonesia investasi di Thailand, membangun smelter, dia butuh 5.000 tenaga kerja, dia tidak mungkin membawa 5.000 orang Indonesia ke Thailand. Tapi tidak logis juga kalau tidak membawa sama sekali. Yang logis dia mungkin akan membawa 300 orang," ujarnya.

Mengingat terbitnya Perpres TKA menimbulkan pro-kontra, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah terus melakukan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. (Pra/Nur/Nyu/Ant/X-6)