Ribuan Pasukan TNI Digeser ke Natuna

UPAYA TNI membangun kekuatan lintas matra di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mulai membuahkan hasil positif. Di sana, sejumlah fasilitas militer telah siap dan tinggal menunggu peresmian, termasuk menggeser ribuan prajurit dari Pulau Jawa ke Natuna.

Demikian pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto seusai melaksanakan kunjungan kerja di Natuna, kemarin. Dalam lawatannya, Hadi didampingi Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Pangkostrad Letjen Agus Kriswanto, Danjen Kopassus Mayjen Eko Margiono, Dankormar Mayjen (Mar) Bambang Suswantono, Dankorpaskhas Marsda Seto Purnomo, anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni, dan para Asisten Panglima TNI serta asisten mabes angkatan.

"Mudah-mudahan yang sudah selesai (pembangunan) fasilitasnya 100% segera di pertengahan Mei nanti diresmikan. Sementara kedatangan pasukan maupun peralatan bisa bertahap. Intinya, kita resmikan dulu penggunaannya," kata Hadi.

Sebagai contoh, sambung dia, kebutuhan penempatan pasukan Korps Marinir yang semula hanya satu kompi kini bakal digandakan menjadi satu batalyon atau 800-1.000 prajurit.

Kebijakan itu diputuskan setelah Hadi melihat fasilitas pendukung yang dinilai cukup memadai.

Dalam lawatan kerjanya, Hadi dan rombongan juga meninjau beberapa fasilitas militer di Natuna, seperti Pos Pamputer di Pulau Sekatung, Rai Armed di Teluk Buton, Batalyon Komposit di Sepempang, serta hanggar, rumah sakit, dan mes integratif di Ranai.

Bahkan, sambung dia, hal yang paling membanggakan ialah pembangunan dermaga di Selat Lampa. Dermaga tersebut dipastikan mampu menyediakan sarana air tawar dan bahan bakar untuk kebutuhan kapal-kapal milik TNI-AL.

"Sehingga dermaga itu bisa digunakan untuk bekal ulang air tawar dan BBM. Kapal-kapal pun tidak perlu lagi melakukan pengisian bekal di Batam karena nanti bisa melaksanakannya di Ranai, Natuna," lanjut Hadi.

Dipercepat

Ketua DPR Bambang Soesatyo menambahkan, pembangunan kekuatan militer di Natuna merupakan prioritas. Maklum, pulau terluar NKRI itu perlu diperkuat demi menjaga keutuhan dari indikasi adanya campur tangan pihak asing.

Ia menegaskan kawasan ruang udara (flight information region) Natuna harus sepenuhnya dipegang Indonesia. Saat ini, FIR Natuna masih dipegang otoritas Singapura, padahal FIR di Natuna sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan Indonesia

"FIR Natuna ini harus secepatnya dikuasai Indonesia. Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara," tandas Bamsoet saat melakukan kunjungan kerja bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, ke Natuna, Kepulauan Riau, kemarin.

Empat pesawat tempur F-16 mengawal pesawat Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan Udara yang ditumpangi Panglima TNI beserta rombongan saat melintasi kawasan ruang udara Natuna. Sejatinya armada burung besi milik TNI tidak perlu mendapat pengawalan ketika melintas di wilayah perairan tersebut.

Namun, lantaran wilayah FIR Natuna masih dikelola otoritas Singapura, seluruh aktivitas penerbangan yang melintasi FIR wajib meminta izin dari negara itu.

Sejak 1946 atau sebelum Singapura merdeka, Indonesia dianggap belum mampu mengatur lalu lintas penerbangan sesuai dengan ketentuan keselamatan penerbangan. Walhasil, pengelolaan wilayah FIR Natuna oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) harus didelegasikan ke Singapura. Pengawalan di atas ketinggian 15 ribu kaki itu dilakukan sepanjang jalur FIR hingga pesawat mendarat di Lanud Raden Sadjat Ranai, Natuna. (P-4)