Tensi Demokrasi semakin Mengkhawatirkan

PENGGUNAAN isu SARA, politik uang, dan ujaran kebencian yang sempat mewarnai perhelatan pesta demokrasi di tahun-tahun sebelumnya terus mengalami perkembangan. Jika dibiarkan, tensi demokrasi di Tanah Air bakal semakin mengkhawatirkan.

Dalam realitasnya isu politik uang masih menjadi pekerjaan rumah yang hingga kini belum bisa diselesaikan. Meski demikian, jangan pula melempar tanggung jawab dengan menuding rakyat sebagai penyebab mahalnya pesta demokrasi.

Ketua Kode Inisiatif, Veri Junaidi, menerangkan proses demokrasi transaksional dan penggunaan isu SARA justru merugikan masyarakat selaku pemilih. Pengunaan isu dapat menyebabkan perpecahan di internal masyarakat.

"Mestinya proses demokrasi itu menyatukan, bukan kemudian memunculkan konflik dan memecah belah antarpemilih dan rakyat," ujar Veri di sela-sela diskusi Sinergi Pengawasan dan Pemantauan Pilkada 2018, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, sejumlah problematika tersebut wajib diantisipasi dengan cara luar biasa. Tidak cukup hanya mengandalkan KPU untuk menyosialisasikan ataupun menyerahkan kepada Bawaslu terkait upaya mengantisipasi masalah yang muncul dalam proses demokrasi.

"Oleh karena itu, sangat penting adanya sinergitas dan partisipasi masyarakat luas agar kesadaran muncul dan bersedia sama-sama mengantisipasinya. Paling tidak, cerdas dalam melihat, memilah, dan menggunakan setiap informasi yang digunakan," tutup dia.

Penggunaan isu negatif dalam proses pemilu juga dinilai mencederai kedaulatan rakyat. "Demokrasi dan pemilu kita terdistorsi dari kemurnian daulat rakyat karena praktik-praktik yang semakin hari semakin mengancam," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, kemarin.

Dalam sebuah elektoral proses pemilu sebagai instrumen pemilu, sambung dia, seharusnya ketika pemilih sudah memberikan pilihannya, dia terlepas dari segala hal yang bersifat ilegal, manipulatif, dan pelbagai bentuk kecurangan.

Daulat rakyat

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti senior Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi, menyatakan prosedur dan sistem pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah sejatinya dapat menguatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, hingga saat ini rakyat justru belum sepenuhnya berdaulat dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut.

"Kerakyatan dalam pemilu ialah suatu kondisi yang masyarakat pemilih menjadi jantung dari proses pengambilan kebijakan pemerintah," ujarnya.

Yusfitriadi bersama sejumlah aktivis pemilu dalam koalisi Gerakan Bersama Rakyat untuk Pemilu Berintegritas, juga mendorong para penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu bisa memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat sipil.

Menurut dia, pihak penyelenggara pemilu perlu mengoptimalkan kehadiran pemantau pemilu, khususnya di wilayah dengan calon tunggal. Penting pula bagi pemantau dan penyelenggara pemilu untuk memaksimalkan pendidikan pemilih. (P-4)