Jangan Mau Diperas Kepala Daerah

WAKIL Ketua KPK Basaria Panjaitan meminta pengusaha tidak takut saat dimintai sejumlah uang oleh oknum yang mengatasnamakan para calon kepala daerah. Sebaliknya, pengusaha juga jangan mencoba untuk memberikan sesuatu dengan ada kesepakatan di belakangnya seperti mendapatkan tender-tender.

"Kita ingin mereka (pengusaha) tidak usah takut," kata Basaria seusai mengisi acara Pendampingan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin.

Dia mengatakan sosialisasi itu dilakukan KPK setelah sebelumnya pihaknya menyosialisasikan potensi area rawan korupsi kepada calon kepala daerah di Jawa Barat. Kali ini KPK menyasar pelaku usaha dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Jawa Barat.

Menurut Basaria, pengusaha menjadi salah satu pihak yang sering kali terlibat pada kasus korupsi yang dilakukan pemangku kebijakan. Ia berharap setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan, para pengusaha tidak lagi takut kehilangan pekerjaan hanya karena tidak memberikan sejumlah uang kepada oknum pemangku kebijakan.

"Kalau ada pihak-pihak tertentu dari pelaku usaha seperti tadi ada yang takut dimusuhin, kita ingin pelaku usaha dibentuk dengan pembentukan komite ini. Ada kesepakatan di antara mereka bahwa semua sepakat menyatakan tidak mau memberikan, berarti itu otomatis," katanya.

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Barat Agung Suryamal menyambut baik upaya KPK itu. Ia tidak menampik banyak pengusaha yang saat ini tersandung kasus tindak pidana korupsi. "Karena saat ini banyak keterlibatan peristiwa korupsi dilakukan swasta atau pengusaha juga, dan tentunya ke depan harus diantisipasi," kata Agung.

Saat ini, tambahnya, untuk mencegah korupsi di lingkungan Pemprov Jabar, pihaknya terus mendorong lelang menggunakan e-catalogue. Bahkan, akan dikembangkan ke e-catalogue lokal agar proses pengiriman barang cepat, berkualitas, dan menghindari praktik kolusi.

Paling banyak

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Deputi bidang Pencegahan, Asep Rahmat Suwanda, menyatakan Jawa Barat merupakan penyumbang kepala daerah korup paling tinggi di Indonesia saat ini. Berdasarkan datang KPK, tak kurang dari 12 kepala daerah terjerat kasus korupsi.

"Ada 75 bupati/wali kota plus 18 gubernur yang terjerat korupsi. Jadi ada 93 kepala daerah yang tersangkut kasus di KPK. Dari 93 itu, 12-nya dari Jawa Barat. Itu angka tertinggi jika dibandingkan dengan daerah lain," kata Asep seusai jadi pembicara pada nota kesepahaman antara KPK dan Kadin Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, kemarin.

Ia menambahkan ke-12 kepala daerah itu melakukan korupsi dengan bermacam modus. Kepala daerah korup yang terakhir tertangkap ialah Bupati Subang, yang ada kaitannya dengan pengusaha. Lalu ada Bupati Bandung Barat dari internal OPD, juga di Kabupaten Karawang dengan pihak swasta.

"Tapi banyak juga suap dari pengusaha terkait dengan izin," kata dia. (Ant/P-4)