Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
SEBELUM deklatasi akan maju menjadi calon presiden, Prabowo kirim utusan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menanyakan kelanjutan dapat dipasangkan menjadi calon wakil presidennya Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.
“Dua pekan lalu Prabowo mengirim utusan ke Jokowi untuk menanyakan kelanjutan dirinya sebagai Cawapresnya Jokowi,” kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di sela-sela Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4).
Namun pada saat itu, demikian Romahurmuziy, Presiden Jokowi belum dapat memberikan jawaban karena masih harus mendengar masukan dari semua ketua umum parpol yang beberapa di antaranya masih berada di luar negeri.
Wacana Jokowi berpasangan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo, menurut Romahurmuziy, diketahuinya ketika Presiden Jokowi berusaha menjaga persatuan, katena sebagaimana diketahui berkaca pada Pilkada DKI yang diwarnai keyegangan berpotensi memicu konflik, apalagi pada Pemilu 2019 digelar serentak akan diikuti 320.000 calon anggota legislatif berpotensi perpecahan jika Jokowi dan Prabowo kembali berhadapan.
“Mengapa saya mengetahui itu? karena Presiden Jokowi meminta pendapat saya, saat itu saya menyambut baik gagasan presiden,†tambah Romahurmuziy.
Pada Novembe 2017 lalu, Presiden Jokowi dan Prabowo dua kali bertemu, lanjut Romahurmuziy, di situ presiden ada semacam keinginan untuk menggandeng Prabowo menjadi Cawapres pada Pilpres 2019 mendatang danPrabowo sendiri merasa terhormat atas penawaran itu.
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy juga mengatakan bahwa serangan hoaks dan fitnah yang dialamatkan kepada Jokowi mulai terjadi sejak Pilpres 2014 yang sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan prediden.
Sampai saat ini berkembang bahwa Presiden Joko Widodo pro-komunis jelas-jelas merupakan fitnah dan hoaks, ujar Romahurmuziy, karena selama dua periode menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI itu itu tidak pernah ada.
Fitnah dan hoaks itu, lanjut Romahurmuziy, muncul dari tahun 2014 saat
Jokowi maju sebagai calon presiden yang dibuat dan dibukukan dibagikan dalam satu tabloid, namanya Obor Rakyat yang disebar ke 28 ribu pondok pesantren.
“Saya tahu persis proses penerbitan tabloid itu, saat itu saya menentangnya karena kontennta berisi fitnah,” tambahnya.
Pertarungan politik sekarang ini sangat tidak sehat dan bisa mengganggu keutuhan bangsa, kata Romahurmuziy, sementara masyarakat tidak tahu bahwa isu yang diembuskan palsu karena dikemas dengan sedemikian rupa, maka sebagai parpol yang sudah menetapkan Jokowi sebagai calon presiden pada Pilpres 2019, PPP merasa perlu meminta petunjuk dari para ulama agar segala bentuk fitnah dan hoaks bisa diakhiri. (OL-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved