Uang Palsu Marak Jelang Pilkada Serentak

MARAKNYA peredaran uang palsu masih belum bisa dipastikan berkorelasi dengan pilkada serentak. 

Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menunggu pengembangan kasus yang dilakukan Kepolisian.

"Pemalsuan uang ini kan tindak pidana tersendiri, domainnya polisi. Tapi apakah motivasinya dipakai untuk dibagi dalam proses ini (pilkada), ya proses pembagiannya itu yang menjadi masalah di Gakumdu (penegakan hukum terpadu) kalau itu ditemukan (buktinya)," ucap anggota Bawaslu M Afifuddin di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (27/3).

Sentra Gakumdu yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan Kepolisian dikatakan Afifudin baru akan bergerak masuk bila ada bukti uang tersebut dipakai sebagai bagian dari pilkada. Selama tidak ada kejahatan pemilu, Bawaslu menyerahkan semua prosesnya kepada Kepolisian.

Meskipun demikian, dirinya tidak menampik adanya isu tersebut dalam setiap perhelatan pilkada. Akan tetapi masih dibutuhkan pembuktian lebih lanjut.

"Isu itu selalu datang, tapi kita tidak tahu benar atau enggaknya ya," tukas dia.

Sejauh ini, praktik politik uang yang ditindak baru terjadi di Pangkal Pinang, kepulauan Bangka Belitung. Salah satu calon wakil wali kota ditetapkan menjadi tersangka karena membagikan token listrik yang menyalahi aturan.

"Kalau di daerah lain datanya masih di Kabupaten/Kota ya, belum ada yang naik ke kami," tukas dia. (OL-2)