KPK Perluas Pencegahan Korupsi di Daerah

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dengan sepuluh kepala daerah di Indonesia. Dialog antara Lembaga Antikorupsi dann pemangku kebijakan di sepuluh daerah itu sengaja digelar dalam upaya mencegah maraknya korupsi di Tanah Air.

"Di tengah maraknya korupsi kepala daerah, baik yang ditangkap dalam operasi tagkap tangan (OTT) atau pun kasus sebelumnya, Kedeputian Bidang Pencegahan KPK memperluas jangkauan pencegahan ke sepuluh provinsi di Indonesia," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, hari ini.

Menurut Febri, surat pemberitahuan atau undangan rapat koordinasi itu telah dikirimkan ke sepuluh kepala daerah masing-masing sejak 5 Februari 2018. Rapat koordinasi dibagi dalam tiga sesi.

Pertama, pada Februari, rapat koordinasi pencegahan dilakukan di tiga daerah yakni Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada Maret, rapat koordinasi digelar di tiga daerah lain yaitu Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara.

"Dan April digelar di Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Lampung," beber Febri.

Febri mengatakan ada sembilan poin yang dibahas dalam rapat koordinasi. Di antaranya, pengelolaan APBD dalam hal ini e-planning dan e-budgeting. Kemudian pengadaan barang dan jasa, PTSP, APIP, dana desa, dan manajemen ASN yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Kemudian barang milik desa, pendapatan, sektor strategis antara lain SDA, pendidikan, kesehatan infrastruktur," ucap Febri.

Febri menuturkan pihaknya sangat berharap rapat koordinasi tidak hanya dijadikan seremonial bagi para kepala daerah. Dia mengingatkan kepala daerah tidak setengah-setengah dalam pemberantasan korupsi di wilayah masing-masing.

Faktanya, beberapa kepala daerah yang pernah ikut dalam rapat koordinasi jadi pesakitan KPK. Salah satu kepala daerah yang terjerat pusaran rasuah ialah Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"Kami datang ke daerah dengan kesadaran bahwa KPK harus hadir di daerah-daerah di Indonesia. Peran pemimpin daerah dan masyarakat untuk mengawal upaya pencegahan ini sangat dibutuhkan," ucap Febri. (MTVN/OL-7)