Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi Tjahjanto untuk membangun soliditas di tubuh TNI.
"Harus solid dulu tidak boleh terpecah-pecah, harus satu kebijakan, kemudian loyalitas harus tegak lurus, terus ke Presiden, enggak ada belok-belok," kata Menhan seusai menghadiri upacara serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Marsekal Hadi Tjahjanto, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.
Selain itu, dia juga meminta Panglima TNI yang baru bekerja lebih keras lagi mengingat tantangan ke depan sangat berat.
"Tantangan ke depan lebih keras, lebih berat. Cara mengatasinya dengan bekerja keras," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini. Tongkat komando Panglima TNI resmi berpindah tangan dari Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Marsekal Hadi Tjahjanto.
Dalam amanatnya, kedua perwira tinggi militer itu senada bahwa jelang tahun politik pada Pilkada 2018 serta Pemilu 2019 seluruh prajurit harus menjaga netralitas dan soliditas. TNI memastikan akan membantu Polri dalam mengamankan pesta demokrasi di Tanah Air.
"Saat memasuki tahun politik, pesta demokrasi memberikan warna yang beragam yang bernuansa akan terjadinya konflik, TNI harus memegang teguh netralitasnya dari tingkat atas sampai satuan paling bawah. Komitmen TNI memberikan perbantuan kepada Polri dalam pengamanan senantiasa harus mengutamakan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Hadi.
Ia menjelaskan tantangan yang dihadapi TNI ke depan tidaklah mudah. Prajurit ditekankan bisa membaca semua potensi ancaman dengan cerdas dan kemudian harus menerjemahkan setiap bentuk konflik yang sulit diprediksi. "Dewasa ini diameter konflik tidak lagi menjadi simetris, melainkan bersifat asimetris, proxy, dan hibrida," katanya. Menurutnya, seluruh prajurit TNI harus bertekad untuk membangun tentara yang profesional, disiplin, militan, dan rendah hati.
Hindari kegamangan
Gatot menjelaskan percepatan sertijab Panglima TNI untuk menghindari kegamangan sekaligus mengantisipasi ancaman yang bisa datang sewaktu-waktu terjadi karena akan terjadi dualisme.
"Begitu Pak Hadi dilantik, besok atau hari ini (kemarin) langsung saya melakukan serah terima jabatan. Sebenarnya secara de facto dan de jure pada saat Presiden melantik, panglimanya sudah Pak Hadi," kata Gatot seusai sertijab.
Lulusan Akademi Militer Tahun 1982 itu menegaskan bahwa sebuah perubahan harus terus berjalan di dalam dinamika organisasi. Tujuannya agar organisasi tersebut mampu menghadapi dinamika lingkungan strategis yang bergerak cepat.
Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan tantangan ke depan bagi TNI tetap sama, menjaga negara dari internal dan ekseternal. Terlebih dalam waktu dekat bangsa Indonesia akan merayakan demokrasi dalam pilkada serentak. "Harus diamankan menghadapi pemilu," ucap dia saat ditemui di sela kunjungan kerja di Balikpapan, Kalimantan Timur, kemarin.
Hadi baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI pada Jumat (8/12) sore. Gatot baru akan memasuki masa pensiun per 1 April 2018.
Proses pergantian Hadi terbilang sangat cepat. Presiden Jokowi mengajukan nama Hadi pada Selasa (5/12).
Pada Rabu (6/12), Komisi I DPR kemudian mengadakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Hadi. Kemudian Kamis (7/12), Hadi disetujui menjadi Panglima TNI dalam Sidang Paripurna DPR. (Ric/X-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved