Puluhan PPS dan PPK Tercatat Jadi Anggota Parpol

SEDIKITNYA 31 panitia ad hoc pemilu yang terdiri dari anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tercatat sebagai anggota dalam partai politik (parpol).

Hal ini terungkap setelah pengecekan sistem informasi parpol oleh Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Magelang.

Ketua Panwas Kabupaten Magelang Habib Saleh, kemarin, menuturkan, 31 panitia ad hoc itu terdiri dari 30 anggota PPS dan seorang ketua PPK.

Hanya saja, tidak semua anggota PPS dan PPK itu mengakui keterlibatannya dalam parpol.

Menurut Habib, sebagian anggota PPS mengaku tidak tahu namanya tercatat sebagai anggota parpol. Mereka berdalih, KTP disalahgunakan anggota parpol.

"Awalnya ditemui anggota PPS di Kecamatan Salam. Tetapi, ia mengaku tidak pernah mendaftar sebagai anggota parpol. Ia menduga KTP yang pernah dipakai untuk mendaftar sebagai anggota kelompok arisan di kampung disalahgunakan untuk mencatatkan dirinya sebagai anggota parpol," kata dia.

Kejadian serupa juga ada di lebih dari tiga kecamatan lainnya. Namun, imbuh dia, sebagian anggota PPS mengakui keanggotaan mereka dalam parpol.

Anggota Panwas Kecamat-an Mertoyudan Bagyo Harsono menambahkan, di daerahnya ada dua anggota PPS yang tercatat sebagai anggota parpol.

Dari keduanya, yang satu membantah karena berprofesi sebagai guru pegawai negeri sipil (PNS).

Setelah diklarifikasi, ia menduga hal itu karena KTP milik dia beserta fotokopinya telah disalahgunakan saat mengurus perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

"Kalau yang seorang anggota PPS lainnya memang sempat mendaftar sebagai anggota parpol, tetapi hanya iseng, dan ia hanya anggota pasif," kata Bagyo.

Ketua Panwas Kecamatan Borobudur Azis Dwi mengatakan di wilayahnya ada tujuh anggota PPS yang tercatat sebagai anggota dan pengurus parpol.

Dari tujuh orang itu, ada yang tercatat di parpol baru, dan ada yang tercatat di parpol lama.

Ada pula satu anggota PPS yang tercatat di dua parpol.

Sementara itu, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Umar Septono akan fokus dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Apalagi, pada 2018, akan ada 13 pilkada di Sulsel. Ditambah, berdasarkan indeks kerawanan yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sulsel termasuk yang rawan dalam pilkada.

Menurut Umar, tiap daerah punya kondisi kerawanan berbeda. Ada yang aman sedang dan sangat rawan.

"Jika terukur, kita lihat dan hitung kesiapan kekuatan yang ada. Tapi, jika situasi di luar kendali, baru minta petunjuk Kapolri."