Penyidik KPK Geledah Kantor Zumi Zola

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa ruang kantor gubernur Jambi dan kantor DPRD Provinsi Jambi.

Penggledahan terkait operasi tangkap tangan terhadap beberapa pejabat di provinsi tersebut.

Beberapa penyidik KPK, kemarin, memulai penggeledahan dari Kantor DPRD Jambi di Telanaipura, Kota Jambi.

Kemudian, penyidik juga menggeledah kantor Gubernur Jambi Zumi Zola yang berada di seberang kantor DPRD Jambi.

Selain itu, KPK juga menggeledah ruangan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Erwan Malik dan ruangan Asisten III Setda Provinsi Jambi Saipuddin.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, kediaman pribadi pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Arfan, dan kediaman pribadi Erwan Malik.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka yakni Erwan Malik, Saipudin, Arfan, dan anggota DPRD Provinsi Jambi yang juga Ketua Harian DPW PAN Jambi Supriyono.

Dalam tangkap tangan pada Selasa (28/11), KPK juga mengamankan uang senilai Rp4,7 miliar.

Diduga, uang itu untuk memuluskan pengesahan atau ketok palu DPRD terhadap pengajuan APBD Jambi Tahun Anggaran 2018.

Zumi Zola menegaskan tidak terlibat dalam kasus yang telah menjerat anak buahnya.

Dia juga mengaku tidak bertanggung jawab mengenai uang ketok palu pengajuan APBD 2018.

"Saya tidak pernah berkomunikasi soal itu baik dengan mereka, apalagi dengan anggota dewan. Saya tidak pernah memerintahkan, baik secara lisan maupun tulisan," kata Zumi.

Dia juga mengaku siap memberi keterangan ke KPK.

"Kapan saja, saya siap. Saya tidak ke mana-mana. Selalu berada di Jambi," papar Zumi.

Pascapenangkapan, Zumi Zola juga telah memutuskan mengganti tiga pejabat yang telah ditangkap.

"Kita tidak mau proses pembangunan dan pelayanan masyarakat terganggu. Kita sudah tempatkan orang baru sebagai pejabat pelaksana tugas," sebutnya.

Selaku Ketua DPW PAN Jambi, Zumi Zola mengaku sudah berkomunikasi dengan DPP PAN terkait kasus hukum yang menjerat Supriyono.