Narasi Infrastruktur untuk Dongkrak Elektabilitas

KINERJA Presiden Joko Widodo dalam mengebut infrastruktur menjadi kekuatan dalam meningkatkan elektabilitas pada Pemilu 2019.

Akan tetapi, masih diperlukan Strategi untuk membungkus pembangunan infrastruktur itu agar menjadi nilai tambah pendongkrak elektabilitas.

"Yang pasti kalau infrastruktur bisa di-branding, ini bisa jadi dampak kuat, jika memang sesuai dengan kenyataan dipakai sebagai instrumen keadilan sosial," terang Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi saat ditemui selepas diskusi yang bertajuk Politik, Pembangunan, dan Infrastruktur di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, hal itu mudah dilakukan pemerintah. Apalagi, terkait dengan data pembangunan sebagai instrumen keadilan sosial.

"Misalnya, kalau ada banyak konektivitas infrastruktur dasar dibangun di luar Jawa, gap ekonomi dan gap keadilan sosial antara Jawa luar Jawa kan bisa diperkecil."

Meskipun demikian, dirinya melihat jika selama ini pemerintah kurang mampu melakukan hal tersebut.

Padahal, jika mengacu pada hasil survei Indikator Politik yang menyebutkan Presiden Jokowi memiliki elektabilitas hingga 68%, pembungkusan kinerja infrastruktur dapat meningkatkan angka tersebut.

"Jadi, faktor kinerja kemungkinan mentok di angka itu jika pemerintah itu masih pakai cara-cara seperti sekarang. Dugaan saya kalau mereka memberi narasi tentang fokus pembangunan infrastruktur melebihi apa yang mereka lakukan sekarang, dugaan saya bisa punya efek juga," terang dia.

Jika pemerintah gagal, hal ini justru bisa dijadikan alat untuk serangan balik oleh lawan politik.

Isu seperti infrastruktur saat ini hanya dinikmati oleh masyarakat kelas tertentu.

Itu sebabnya pemerintah harus memberi narasi atas apa yang mereka kerjakan tentang pembangunan infrastruktur.

Di samping itu, pemerintah daerah harus memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah pusat.

Ahli ekonomi pembangunan Denni Puspa Purbasari menambahkan proyek raksasa yang dikerjakan pemerintah membutuhkan waktu tidak hanya satu dua tahun.

"Infrastruktur ini investasi masa depan. Itu butuh negarawan yang mikir lebih dari 5 tahun karena untuk pendanaan ini berdarah-darah, dan penikmatnya ialah generasi yang sekarang mungkin belum lahir," ucap dia.

Menurutnya, infrastruktur dibutuhkan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Jika tidak disiapkan, pembangunan ekonomi Indonesia akan stagnan.