Penyimpangan Elite Politik Rusak Tata Nilai

PERILAKU elite politik yang menyimpang turut menyumbang kepada rusaknya sistem nilai di masyarakat. Itu ditambah makin kuatnya arus informasi yang kerap bercampur dengan hoaks dan hasutan.

"Kegiatan elite politik dan para tokoh sering diliput media massa. Banyaknya penyimpangan yang dilakukan secara terbuka dan ditonton masyarakat telah membuat sistem nilai di masyarakat menjadi rusak," ujar Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Siswono Yudo Husodo, di sela Sarasehan Nasional Pusat Studi Pancasila Seluruh Indonesia bertajuk Pancasila dan Nasionalisme Era Milenial, di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, berbagai kasus korupsi melibatkan kepala daerah, anggota DPR dan DPRD, menteri, hingga pengusaha. Namun, banyak kasus itu yang tidak mendapatkan sanksi sosial masyarakat sehingga memperburuk keadaan.

Dalam negara demokrasi, lanjut Siswono, peranan partai politik amat besar untuk mewarnai perjalanan negara.

Parpol yang sehat dipastikan dapat melakukan kegiatan politik negara secara sehat, serta mampu menambah energi sosial ekonomi masyarakat dan negara. Sebaliknya, kegiatan politik yang tidak sehat justru menguras energi sosial ekonomi masyarakat.

"Tugas penting kita sekarang ialah mempertinggi peradaban politik di Indonesia. Namun, yang sedang terjadi ialah politik yang tidak beradab. Kenyataannya, parpol kita memang belum sehat jika diukur dari beberapa fungsi, seperti rekrutmen kader, artikulasi politik, dan fungsi pengawasan pengelolaan negara melalui fraksi-fraksi," tegas mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu.

Waspada media sosial

Siswono mengatakan informasi di media sosial kerap membaurkan antara nasihat baik dan hoaks sehingga menimbulkan kebingungan.

Dalam arena politik yang makin liar oleh perkembangan sosial media, imbuh dia, akan lebih baik jika masyarakat memiliki kematangan untuk membedakan berita bohong, fitnah atau hasutan, dan berita atau informasi yang memang diperlukan.

Masalah lalu bertambah rumit karena tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah.

"Kita harus waspada karena hidup di dunia yang penuh rekayasa oleh kekuatan besar dunia untuk menguasai sumber daya dan pasar. Proxy war di banyak negara umumnya memanfaatkan emosi warga yang disulut oleh berita yang belum tentu benar," tegas Siswono.

Dia lalu berharap semua pihak mendukung kebijakan negara yang makin sensitif terhadap isu ketidakadilan antarwilayah.

Contoh, kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran, menetapkan harga BBM yang sama di seluruh wilayah, serta membangun jalan Trans-Papua ialah upaya nyata untuk memantapkan persatuan dengan memenuhi rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Sementara itu, Rektor Universitas Pancasila Wahono Sumaryono mengatakan, dibutuhkan semangat kebangsaan yang sesuai dengan era milenial.

Menurut dia, ada beberapa esensi terkait dengan sarasehan Pancasila serta nasionalisme era milenial. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara sudah final.

Kedua, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa sudah jadi kesepakatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implementasi nilai luhur Pancasila juga perlu diaktualisasikan sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.

(X-11)