Blangko Kosong Dalih Usang

OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan KTP Elektronik (KTP-E) agar tidak kembali dimanfaatkan untuk penyelewengan pemilu. Kekosongan blangko jangan lagi jadi alasan. Komisioner Ombudsman Ahmad Suaidi mengemukakan hal itu dalam diskusi bertajuk Pelayanan Publik di Era Pemerintahan Joko Widodo, di Jakarta, Kamis (19/10). Ombudsman mencatat ada sekitar 5 juta penduduk yang tidak dapat diberikan status kependudukan dalam sistem KTP-E karena tinggal di kawas an yang dianggap ilegal. “Seperti di hutan lindung, mereka kan ada di sana sebelum penetapan kawas an hutan oleh pemerintah, dan karena tidak ada RT/RW, mereka tidak bisa diberikan KTP-E kalau menurut aturan,” ucap Suaidi. Status mereka dari pemilu ke pemilu kerap disalahgunakan partai politik nakal untuk mendulang suara. Ombudsman juga meminta pemerintah menerangkan lebih detail terkait permasalahan KTP-E. Kekosongan blangko yang menjadi dalih pemerintah selama ini diyakini Ombudsman bukan masalah sesungguhnya. “Ada kaitan dengan biometrik dan ini ada sangkut paut dengan kasus yang di KPK.

Masih ada sekitar 5 juta lebih biometrik yang harus dikeluarkan oleh pemerintah,”imbuh Suaidi. Anggota Ombudsman Ninik Rahayu menyatakan masyarakat kian peduli pada kualitas pelayanan publik. Hal itu ditunjukkan lewat aduan yang terus naik. Jumlah aduan tercatat 6.900 pada 2015 dan di 2017 diperkirakanmencapai 15 ribu aduan. Angka aduan itu juga mengindikasikan belum banyak perubahan kualitas pelayanan publik. “Keluhan yang paling banyak penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, hingga tidak memberikan pelayanan sama sekali,” kata Ninik. (Ric/P-1)