Keseriusan Penegakan HAM Hilang

KEHENDAK politik dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) perlahan menghilang di tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akibatnya, banyak kasus HAM yang tidak kunjung terselesaikan. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, di Jakarta, kemarin. “Padahal, itu digaungkan tidak hanya secara tulisan, yaitu di dalam program Nawacita, dan masuk juga di Rancangan Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tetapi juga secara lisan,” tutur Usman.

Mantan aktivis Kontras itu pun mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir, pihaknya terus mendapatkan banyak laporan kredibel terkait pelanggaran HAM di berbagai tempat di Indonesia. Pelanggaran mencakup pembatasan kebebasan berekspresi, berkeyakinan, beragama, dan berkumpul secara damai. Ada pula pelanggaran HAM serius oleh aparat keamanan tanpa ada akuntabilitas penuh.

Hal serupa disampaikan Kepala Departemen Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Khalisah Khalid. Ia menyoroti persoalan konflik agraria. Bahkan janji-janji Jokowi terkait permasalahan ini pada praktiknya tidak sesuai dengan agenda proyek.
“Banyak proyek infrastruktur yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi cita-cita pemerintahan Jokowi. Watak pembangunan kita tidak berubah, tetap eksploitatif,” tutur Khalisah. Dalam menanggapi itu, Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden Theo Litaay meyakini di sisa dua tahun ini, Presiden akan fokus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya terkait HAM. (Arv/P-1)