Kubu Syam Banding, Dualisme Asphurindo belum Berakhir

TERKAIT beredarnya pemberitaan dari kuasa hukum Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah, dan Inbound Indonesia (Asphurindo), Iksan Abdullah, dari kubu Magnatis Chaidir, yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikukuhkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Ketua Umum Asphurindo versi Munas II Bogor, Syam Resfiadi, menanggapi hal tersebut.

Melalui pernyataan tertulis pada Minggu (10/9), Syam mengatakan bahwa pihaknya mengimbau para anggota Asphurindo di seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh terkait pemberitaan yang menyatakan kubu Magnatis sebagai kepengurusan yang sah.

"Meski pada 31 Agustus 2017 lalu PTUN gugatan kami, tetapi pihak kami masih melakukan upaya banding sehingga proses hukum di PTUN masih berlangsung sehingga putusan yang dikeluarkan pada 31 Agustus 2017 lalu belum memiliki keputusan tetap atau inkrah," ungkap Syam.

Dia juga menambahkan bahwa keputusan akan menjadi tetap apabila tidak ada upaya banding yang diajukan pihak lawan. Namun, jika proses banding masih ditempuh, keputusan terakhir ditentukan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Dan pihak kami sudah menempuh upaya tersebut pada Jumat (8/9) kemarin. Pihak kami sudah mendaftarkan upaya banding dengan nomor register perkara: 073/G/2017/PTUN-JKT ke PTUN Jakarta," imbuhnya.

Terkait proses hukum yang masih berlanjut, menurut Syam, roda organisasi Asphurindo pun masih dilaksanakan oleh kepengurusan pihaknya yang telah terpilih secara demokratis dalam Musyawarah Nasional II di Bogor, Jawa Barat, pada 9-11 Januari 2017.

Syam juga sangat menyayangkan langkah yang dilakukan pihak Magnatis dengan mengirimkan surat elektronik kepada seluruh anggota dan menyampaikan bahwa kepengurusan mereka merupakan kepengurusan Asphurindo yang sah.

"Saya harap kubu lawan menghormati proses ini," pungkasnya. (RO/OL-2)