Bantuan Sosial Bantu Kurangi Ketimpangan

BANTUAN sosial merupakan salah satu program yang berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan di masyarakat. Pemerintah kini mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara nontunai kepada para penerima manfaat melalui sistem perbankan.

Lewat program keluarga harapan (PKH), per tahun, mereka menerima bantuan sebesar Rp1.890.000 dalam empat kali pencairan, yakni Februari, Mei, Agustus, dan November.

Sekitar enam juta keluarga penerima manfaat (KPH) telah menerima pencairan tahap kedua dari Kementerian Sosial dan papda Agustus 2017 pencairan ketiga ditargetkan selesai. Dengan demikian, persiapan penambahan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH menjadi 10 juta di tahun 2018 mendatang siap dilaksanakan.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan perubahan sistem penyaluran dari tunai ke nontunai ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan layanan keuangan inklusif bagi keluarga miskin dan memperluas manfaat dari berbagai bansos.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah telah menetapkan penyaluran berbagai bansos nontunai untuk penerima PKH melalui satu kartu keluarga sejahtera (KKS) yang juga menjadi kartu multifungsi.

“Total bansos PKH mencapai Rp11,3 triliun dan kemungkinan jumlah bansos PKH yang disalurkan tahap ke III ini mencapai angka Rp3 triliun,” tuturnya.

Khofifah berharap pemerintah daerah bisa berperan aktif turut andil dalam proses pencairan PKH dan mekanisme pengawasan dilapangan. Dengan sinergisitas seperti itu, target Agustus Tuntas bukan sesuatu yang sulit dicapai.

Khofifah juga mengingatkan kembali peruntukkan bansos PKH tersebut. Apabila diketemukan KPM yang membelanjakan untuk keperluan bersifat konsumtif, pihaknya tidak akan segan untuk mencabutnya.

“Di banyak kesempatan saya selalu tegaskan hal ini karena saya ingin bansos ini tepat sasaran dan penggunaan. Jangan sampai begitu dapat uang langsung berbelanja sana sini yang tidak sesuai peruntukan. Pulsa dan rokok salah satunya,” imbuhnya.

Percepatan pencairan bansos PKH harus dipastikan tuntas karena tujuan PKH adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, membantu anak-anak mendapat gizi yang baik, serta meringankan biaya pendidikan anak-anak. “Jadi, penyaluran ini jagan sampai terlambat,” tegas Khofifah.

Rasio gini
Pemerintah berharap rasio Gini untuk mengukur ketimpangan dapat terkendali di level 0,37 pada 2019 mendatang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan tahun depan diupayakan rasio Gini bisa di level 0,38.

Bambang menyebut itu bisa diwujudkan apabila program-program pemerintah tepat sasaran, salah satunya dengan penguatan program keluarga harapan (PKH). “Kami harapkan pada 2019 bisa turun lagi, tidak ke 0,36 tetapi 0,37,” ujar Bambang seperti yang dikutip dari kantor berita Antara.

Bambang menuturkan pengurangan ketimpangan merupakan fokus pembangunan Jokowi-JK yang perlu ditangani secara komprehensif. Sesuai dengan arahan Presiden, pemerintah harus fokus untuk mengurangi ketimpangan, antarkelompok pendapatan dan antarwilayah. Hal ini telah tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pada 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7%-8% dari angka baseline 11,22% di 2015. Demikian pula, angka ketimpangan diupayakan untuk menurun dari 0,408 di 2015 menjadi 0,36 pada akhir RPJMN. (H-1)