Kembalikan Paru-Paru Dunia lewat Cagar Biosfer

KERUSAKAN alam yang telah berlangsung puluhan tahun telah merusak nama Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia. Perambahan wilayah konservasi yang masif merusak ekosistem dan biodiversitas yang ada di berbagai wilayah Tanah Air. Untuk mengatasi masalah tersebut, pembentukan cagar biosfer jadi salah satu upaya memperbaiki dan mengembalikan Indonesia sebagai paru-paru dunia serta pusat penelitian keragaman hayati dan geografi.

Di Indonesia saat ini telah ada 11 cagar biosfer yang diakui UNESCO. Cagar Biosfer Blambangan yang terdiri atas 4 zona inti, Taman Wisata Alam Gunung Ijen, Taman Nasional (TN) Baluran, TN Alas Purwo, dan TN Merubetiri, menjadi yang paling baru diresmikan. Ditargetkan pada 2045 mendatang, akan ada setidaknya 50 cagar biosfer di Indonesia.

“Cagar biosfer jadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjangkau pelestarian di area yang lebih luas dengan menjangkau beberapa zona inti,” ujar Deputi Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Enny Sudarmonowati, kepada Media Indonesia.

Enny mengatakan pengembangan cagar biosfer merupakan langkah untuk menggerakkan pemerintah daerah, warga, hingga pusat untuk lebih serius dalam penyelamatan biodiversitas Indonesia. Dengan penetapan cagar biosfer, mereka juga diharuskan mengembangkan pusat atau stasiun penelitian di dalamnya.

“Dengan begitu, pengembangan penelitian dan riset akan keragaman hayati dapat dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujar Enny.

Diungkapkan Enny, setiap cagar biosfer yang telah dibentuk, akan langsung membuat rencana pengelolaan selama 10 tahun. Tidak hanya harus berdampak pada kelestarian ekosistem dan riset, tetapi juga harus berdampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat di wilayah cakupan cagar biosfer.

“Dengan dibentuk menjadi cagar biosfer, juga akan menambah keuntungan. Lebih dikenal dunia dan melebarkan jaringan dengan 669 cagar biosfer dari 120 negara di dunia lainnya,” ujar Enny.

Untuk memaksimalkan dampak positif cagar biosfer, dibutuhkan komitmen kuat setiap pemerintah daerah. Hal tersebut salah satunya harus dilakukan dalam penyertaan anggaran dan rencana pengelolaan cagar dalam setiap rencana APBD, termasuk dengan membuat rencana kerja selama 10 tahun ke depan, di antaranya soal penelitian, konservasi, hingga pemanfaatan hasil alam untuk ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan, dirinya sangat mendukung setiap upaya pemda dalam membentuk kota yang berkelanjutan. Tidak hanya dengan melakukan konservasi, tetapi juga dengan melakukan berbagai bentuk pemanfaatan hasil alam dengan tepat, di antaranya dengan mengembangkan dan mendorong kemajuan di bidang wisata di area konservasi.

“Kementerian LHK mendorong agar semua taman nasional dan wisata bisa menjadi sumber pertumbuhan untuk perkembangan wilayah. Pengembangannya dilakukan secara terpadu untuk mendapatkan hasil yang maksimal,” ujar Siti.

Selama ini konservasi masih dinilai sebagai hal yang bertolak belakang dengan kepentingan ekonomi. Upaya konservasi masih kerap menemui ganjalan penolakan. Namun, saat ini hal tersebut terus disuarakan sebagai pandangan yang salah.

Dalam acara puncak peringatan HKAN di TN Baluran, 10 Agustus 2017, ia menjelaskan, ada standar dalam upaya konservasi, yaitu adanya partisipasi masyarakat sehingga pelibatan masyarakat ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat dari sektor konservasi. Keberadaan kawasan konservasi sebagai benteng keragaman hayati terakhir menjadi sangat krusial untuk dijaga dan dipertahankan.

“Kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati harus terus dijaga agar proses-proses ekologis pendukung sistem penyangga kehidupan tetap berjalan sehingga mampu memberikan manfaat secara lestari dan berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia baik saat ini dan masa mendatang,” ujar Siti. (H-1)