Kemenkumham Dapat 14 Ribu Pegawai BaruJaga Lapas

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapatkan 14 ribu pegawai baru yang ditugaskan untuk menjaga lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Kami bersyukur tahun ini kami menerima 14 ribu pegawai. Ini untuk menambah kekuatan kami, kita nanti gunakan yang fresh blood ini, kita train, karena yang lama-lama ini sudah banyak terkontaminasi. 14 ribu ini fresh CPNS (calon pegawai negeri sipil), mau kita terima untuk lapas," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/8).

Menurut Yasonna, saat ini Kemenkumham kesulitan untuk menemukan pegawai lapas yang benar-benar bersih karena keterbatasan sumber daya manusia.

"Pegawai lama banyak yang sudah tidak benarnya, tapi ada yang bersih ada yang benar hanya sudah banyak yang kita geser ke mana pun ya itu-itu juga, kita geser ke sini pun terbatas orang-orangnya maka saya bersyukur kita dapat 14 ribu sekarang, kita betul-betul latih mereka dan ini kita konsentrasikan melebihi jumlah yang seyogianya," ungkap Yasonna.

Para pegawai baru itu pun bisa dialokasikan untuk mengisi lapas-lapas di daerah terluar yang sedang dalam tahap perencanaan.

"Mereka akan kita latih dengan Brimob, ini anggarannya sedang kita siapkan untuk training mereka," tambahnya.

Iaa juga menegaskan pencopotan Kalapas Batu Nusakambangan, Abdul Haris pascapengungkapan kasus peredaran 1,2 juta pil ekstasi dari Belanda ke Indonesia yang dikendalikan oleh salah satu penghuni Lapas Nusakambangan yaitu Aseng, terpidana 15 tahun.

"Ya memang konsekuensinya begitu. Siapa pun itu, apa pun itu harus bertanggung jawab dari bawah, tapi Kalapas sebenarnya dia sudah selesai dan mau dipromosi untuk dipindahkan ke Lampung atau Bengkulu, ya sudah tidak jadi, batal," tambah Yasonna.

Padahal Lapas Batu, Nusakambangan merupakan salah satu lapas yang dipersiapkan untuk menjadi menjadi lapas khusus narapidana bandar narkoba. Keempat lapas khusus itu ialah Lapas Gunung Sindur di Kabupaten Bogor, Lapas Langkat di Sumatra Utara, Lapas Batu di Nusakambangan, dan Lapas Asongan di Kalimantan Tengah.

"Hanya nama-namanya kami butuh dari BNN, yang betul-betul menyidik itu mereka. Polri yang tahu siapa yang potensial, siapa yang punya jaringan. Kalau hanya sekedar kurir kan tidak punya jaringan. Kemudian di Langkat, Sumatra Utara jaringannya besar," jelas Yasonna.

Ia pun sedang meminta sejumlah peralatan untuk melengkapi lapas-lapas tersebut seperti alat pelacak sinyal. (OL-2)