Dana Saksi tidak Mendidik

DI saat pemerintah mengupayakan efisiensi anggaran pemilu dengan menyatukan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden, DPR justru mengusulkan dana saksi parpol dalam pemilu dibiayai negara (APBN).

"Usulan itu kontroversial dengan semangat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Itu juga tidak mendidik parpol," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Roy Salam, di Jakarta, Kamis (11/5).

Bila Pemilu 2019 diikuti 12 parpol, kata dia, dana yang dibutuhkan untuk membiayai saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS) bisa mencapai Rp14,2 triliun untuk satu putaran.

Ia menyebut usulan liar karena bertentangan dengan semangat efisiensi pemilu.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhani mengungkapkan usul serupa pernah dilontarkan DPR pada 2014, tetapi gagal terealisasi.

Dia menilai usulan itu akan merusak prinsip kaderisasi parpol untuk menciptakan orang-orang yang dapat menjadi saksi dan mengawal suara di setiap TPS.

"Ini akan sangat membebani APBN. Bisa dibayangkan jumlah TPS yang begitu banyak, apalagi pemilunya serentak, berapa anggaran negara yang tersedot hanya untuk membiayai saksi yang mestinya menjadi kewajiban parpol," tandas Fadli.

Ia juga mempertanyakan proses pembahasan RUU Pemilu yang berlangsung serbatertutup.

"Pembahasan RUU Pemilu kali ini terlalu tertutup. Publik sulit mengakses perkembangannya, tiba-tiba muncul hal kontroversial seperti dana saksi ini," tegasnya.

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsudin Alimsyah menambahkan dana Rp14,2 triliun itu akan dihabiskan untuk saksi di 544.494 TPS.

Dengan asumsi, setiap saksi akan menerima honor Rp300 ribu dalam sekali pemilu.

Mereka akan menjadi saksi atas pemilihan anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

"Ini menggunakan data Pemilu 2014. Kalau Rp14,2 triliun kita konversikan ke biaya yang lain, setara dengan 85.216 sekolah dan menyelamatkan 2,7 juta siswa dari ancaman sekolah roboh. Kita mau lihat kepedulian mereka (DPR) sejauh mana. Kalau mereka wakil rakyat, pasti mereka melihat kondisi ini." (P-3)