Negara Harus Atasi Problem Kebangsaan

SEJUMLAH kalangan menekankan pentingnya kehadiran negara dan kepedulian masyarakat untuk membendung gerakan-gerakan yang berseberangan dengan ideologi kebangsaan seperti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Gafatar menjadi sorotan lantaran sepak terjang mereka yang meresahkan serta dianggap sesat dalam beragama dan bernegara.

Mereka disebut sebagai mirip Negara Islam Indonesia (NII) dan hendak menerjemahkan ulang Pancasila.

Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq menilai Gafatar merupakan fenomena gunung es dari persoalan disorientasi sosial di masyarakat yang dipicu problem kebangsaan, terutama krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

Masyarakat, ujarnya di Jakarta, kemarin, tidak akan mudah tergoda mengikuti ormas seperti itu bila tak mengalami disorientasi sosial.

Apalagi, banyak kelas menengah seperti mahasiswa dan dokter yang dengan mudah masuk ormas Gafatar.

Karena itu, Fajar menandaskan, pemerintah harus memperbaiki persoalan mendasar yang menyebabkan krisis kepercayaan di masyarakat.

"Kompleksitas krisis yang dihadapi masyarakat, lunturnya kepercayaan terhadap negara dan penegak hukum. Saya kira akan muncul lagi (kasus Gafatar) kalau akar persoalan tidak diselesaikan," tuturnya.

Menurutnya, Gafatar punya kemiripan dengan NII yang melakukan 'penculikan' untuk merekrut anggota.

Maarif Institute pun pernah diajak bertemu oleh Gafatar pada November 2011, tetapi menolak.

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan perlunya sinergi antara peme-rintah dan masyarakat untuk mengatasi gerakan-gerakan sesat.

Sebagai pihak yang paling tahu perubahan di sekitarnya, masyarakat harus proaktif melapor ke aparat jika ada sesuatu yang menyimpang.

"Pemerintah juga harus proaktif melakukan sosialisasi tentang organisasi dan gerakan menyimpang," ucap Saleh.

Rohaniwan Benny Susetyo menekankan pentingnya peran negara dalam membendung gerakan-gerakan menyimpang dengan penguatan ideologi kebangsaan.

Langkah itu dapat dimulai dengan penanaman kembali nilai-nilai Pancasila yang menghadapi erosi.

Namun, Romo Benny mengingatkan ideologi tidak dapat ditanamkan dengan cara dogmatis dan doktrinal.

"Nilai Pancasila harus ditumbuhkan melalui cara berpikir dan bertindak. Peran negara ialah memberikan pendidikan nilai sejarah, juga keteladanan para pejabat publik," tukasnya.

Memantau

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengimbau umat Islam untuk tak mudah terpengaruh oleh organisasi-organisasi yang menyesatkan.

"Ini sekaligus menjadi introspeksi organisasi keagamaan. Mengapa ada kelompok lain yang menyimpang bisa menarik perhatian?"

Presiden Jokowi, seperti diutarakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, meminta pihak berwenang mendalami sepak terjang Gafatar.

Kemendagri pun terus memantau di seluruh daerah.

"Kalau ada kantornya, segera ditutup," tandas Mendagri Tjahjo Kumolo.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku pernah beraudiensi dengan Gafatar dan terungkap bahwa pandang-an mereka dalam bernegara keliru.

"Intinya mereka mener-jemahkan ulang, semacam revitalisasi Pancasila. Pemerintah harus tegas menyikapi ini."

(Bay/Nur/Kim/JS/X-9)