Melihat Solidaritas Paus dalam Diri Jokowi

LEBIH dari tiga dasawarsa silam, tepatnya 9-14 Oktober 1989, Paus Yohanes Paulus II berada di Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan dan kegembalaan. Kota-kota yang dikunjungi Sri Paus antara lain Jakarta, Yogyakarta, Medan, dan Maumere.

Pilihan kota-kota itu bukan tanpa alasan. Jakarta sebagai ibu kota negara dan Yogyakarta yang dikenal luas sebagai kota kebudayaan dan pendidikan, serta Medan dengan jumlah umat Katolik terbanyak di Pulau Sumatra dan Maumere (Flores) sebagai 'dapur Katolik', merupakan sebagian dari alasan-alasan Vatikan memilih kota-kota itu.

Tentu saja, kunjungan Paus merupakan penghargaan bagi Indonesia, sebuah negeri berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Dijuluki 'Paus Peziarah', atau the Pilgrim Pope, Paus Yohanes Paulus II, dengan nama asli Karol Józef Wojtyla, mengunjungi puluhan negara, dan Indonesia ialah negara ke-76 yang sempat dikunjunginya sejak terpilih menjadi Paus pada 1978, hingga ajal menjemputnya pada 2005.

Kala itu, Presiden Soeharto yang katanya 'toleran' dengan keberadaan agama-agama dan etnisitas minoritas di Indonesia, menyambut gembira kedatangan pemimpin Negara Vatikan. Pasukan keamanan disiapkan negara demi pengamanan Sri Paus. Pemerintah Indonesia, tentu tak mau namanya tercoreng di mata dunia, jika keamanan Paus terganggu gara-gara ulah oknum-oknum tertentu.

Dalam kunjungannya, Sri Paus senantiasa mengumandangkan moto, totus tuus, yang berarti “padamu kuabdikan segalanya”. Sebagai Paus termuda dan pertama dari luar Italia dalam sejarah kepausan, Paus Yohanes Paulus II mempersembahkan seluruh dirinya sebagai pelayan atau abdi khalayak tanpa pamrih.

Ia tak sungkan menyapa dan memberkati siapa pun yang dijumpainya. Ia tak pernah pula memberikan kesan melayani umat dengan setengah hati. Ia terlihat ikhlas dan sepenuh hati dalam misi pelayanan sebagaimana terefleksi dalam moto, totus tuus.

Maka, tak mengherankan, Paus Yohanes Paulus II dikenang sebagai salah satu tokoh iman paling berpengaruh di ujung abad ke-20, dan awal abad ke-21. Prestasinya dalam mendorong perdamaian dunia dan dialog antariman merupakan legasi terindah yang patut dikenang dan dirayakan. Ia seorang pemimpin inklusif dan merangkul; ia hadir membawa terang dan pesan perdamaian kepada dunia.

Secara khusus, di mata kaum muslim dunia, Paus Yohanes Paulus II diingat sebagai Paus pertama dalam sejarah yang mengunjungi masjid, yakni Masjid Omayyad di Damaskus, Suriah, pada 6 Mei 2001, empat tahun sebelum wafat. Ia meninggal dunia pada 2 April 2005 dalam usia 84 tahun. Kunjungan ke Masjid Omayyad (2001) sebagai sebuah terobosan sejarah, dan kunjungan Paus ke Indonesia (1989), merupakan simbol pengakuan Paus akan betapa pentingnya menjalin relasi Kristen-Muslim dalam rangka mendorong perdamaian dunia.

Bagi umat Flores (dan Provinsi NTT) pada khususnya, kunjungan Paus ke Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka, pada 10-11 Oktober 1989, merupakan tanda pengakuan Paus akan peran penting Flores dalam sejarah penyebaran dan pendidikan nilai-nilai kristiani di Tanah Air. Tak terpungkiri, dalam tiga dekade terakhir, NTT telah menjadi provinsi pengirim misionaris Katolik terbanyak ke seluruh dunia, juga ke wilayah-wilayah lain di Nusantara.

Lebih dari itu, beberapa klerus mengemban peran kunci dalam struktur kepemimpinan Gereja universal. Contoh, Dr Paulus Budi Kleden SVD kini sebagai General Superior SVD (Societas Verbi Divini) di Roma; dan Dr Markus Solo Kewuta SVD beberapa tahun terakhir sebagai pejabat di Vatikan dalam urusan dialog antaragama.

Selain itu, dalam perjalanan sejarah Indonesia, muncul pula tokoh-tokoh awam Kristen (Katolik dan Protestan) berpengaruh secara nasional. Di antaranya, Ignatius Joseph Kasimo, Fransiskus Seda, Harry Tjan Silalahi, Jusuf Wanandi, Johannes Leimena, Benny Moerdani, Cosmas Batubara, dan Ben Mboy.

Hemat saya, keberadaan Paus Yohanes Paulus II di Maumere membawa pesan solidaritas yang kuat bagi warga se-wilayah provinsi NTT dalam perjuangan mengentas ketertinggalan ekonomis. Paus hadir membawa harapan bahwa habis gelap mesti terbit terang. Namun, terang itu hanya terbit jika ada rasa solidaritas dan kerjasama yang konsisten membangun daerah.

Kunjungan Jokowi dan pesan solidaritas

Presiden Jokowi berencana kembali mengunjungi NTT pada Selasa 16 Februari 2021. Sayang, rencana itu ditunda, sehari sebelum jadwal kunjungannya. Dua tempat dijadwalkan dikunjungi Jokowi yakni Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sikka. Di Sumba, Jokowi ingin memantau dari dekat pelaksanaan Program National Food Estate, atau Lumbung Pangan Nasional. Adapun di Sikka, Jokowi hendak meresmikan bendungan Napung Gete.

Rencana kunjungan Jokowi, meski tertunda, bukan baru pertama kali ia mendatangi NTT. Jokowi sudah beberapa kali menginjakkan kakinya di provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia. Terlihat kehendak kuat Jokowi membantu masyarakat tertinggal, agar segera bebas dari keterpurukannya. Kebanyakan warga NTT yang hidup dari hasil pertanian memang mesti dibantu. Hasil panen mereka khusus untuk jagung, padi, pisang dan ubi-ubian perlu dilipatgandakan.

Bagi Jokowi, cara paling tepat untuk membantu para petani adalah dengan menyiapkan bendungan, lahan pertanian, bibit dan pupuk, alat-alat pertanian, serta membuka jalan-jalan tani dan isolasi. Untuk ini Jokowi memerintahkan para kepala daerah (gubernur, wali kota, dan bupati) agar maksimal membantu rakyat mencapai target kesejahteraan. Pertanyaannya, sudah sejauh manakah para kepala daerah serius menjalankan perintah Presiden Jokowi?

Dalam konteks Lembata, harapan dan perintah Presiden Jokowi terkesan disepelekan. Dari pada membantu masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Lembata dan ADPRD sibuk membuat semacam 'perda pembenaran' untuk melipatgandakan perolehan tunjangan mereka per bulan untuk 2021.

Bupati Lembata, misalnya, menetapkan perolehan tunjangannya Rp408/bulan, tentu di luar gaji pokok dan uang sewa resor pribadinya sebagai rujab bupati selama hampir dua periode berjalan. Total perolehan tunjangan dinilai khalayak, seolah dipaksakan, dan insensitif dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin.

Itu baru soal tunjangan, belum lagi proyek-proyek mangkrak sejak Lembata menjadi kabupaten otonom pada Oktober 1999. Negara rugi miliaran rupiah tanpa hasil nyata untuk rakyat.

Tentu saja, masyarakat tidak tinggal diam. Beberapa laporan sudah disampaikan kepada pihak berwajib. Sayang, berkas-berkas laporan masyarakat lamban ditindaklanjuti, jika tak mau dikatakan tak sudi ditindaklanjuti. Contoh terbaru, proyek pembangunan jeti apung di Awololong. Kasat mata, proyek itu gagal dibangun, sedangkan 85% dari total anggaran sudah habis terpakai.

Seperti Paus Yohanes Paulus II yang peduli pada kepentingan umat, kehadirian Jokowi di NTT (juga di daerah-daerah tertinggal di Kawasan timur Indonesia), merupakan bukti solidaritasnya. Jokowi selalu hadir membawa pesan itu–solidaritas dan harapan–bahwa rakyat tidak sendirian dalam perjuangan hidup mereka. Pemerintah, tetap berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.