Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
BENCANA melanda sejumlah daerah di Indonesia pada awal 2021 ini. Peristiwa itu dibingkai dengan berbagai cara sesuai dengan kapasitas dan kepentingan pembahasnya. Di antara berbagai cara pembingkaian tersebut, bingkai edukatif perlu dikedepankan.
Dari perspektif wacana (discourse), pembingkaian ialah hal penting. Pilihan bingkai bukan hanya menentukan makna sebuah peristiwa, melainkan juga mengarahkan ke tindakan apa yang akan dilakukan masyarakat untuk meresponsnya. Kemampuan menggamit bencana secara bermakna menunjukkan peradaban sebuah negara.
Jika dicermati, setidaknya ada tiga bingkai dominan yang mengiringi munculnya bencana pada awal 2021 ini. Ketiga model pembingkaian itu dapat diamati dalam pemberitaan di media massa, obrolan di media sosial, hingga percakapan personal sehari-hari.
Pertama, bingkai politis.
Dalam bingkai ini, bencana dihubungkan dengan kinerja subjek politik tertentu, baik tokoh maupun lembaga. Dengan bingkai ini, satu kelompok berusaha menjadikan bencana sebagai alat menggugat kapasitas kelompok lain yang berseberangan dengan kepentingan mereka.
Kedua, bingkai religius. Bingkai itu memiliki dua varian, yaitu religius fatalistik dan religius progresif. Tipe pertama menempatkan bencana sebagai semata-mata kehendak Tuhan yang harus diterima. Tipe kedua mengajak masyarakat merefleksikan kembali relasi manusia dengan alam, dengan menjadikan kitab suci sebagai titik pijak melakukan perbaikan. Bingkai ketiga ialah saintifik-teknis. Dalam bingkai ini, bencana cenderung dipahami secara fisis dalam rantai sebab-akibat alamiah semata.
Dalam konteks bencana awal 2021 ini, tiga bingkai tersebut cenderung beroperasi secara terpisah. Hal itu membuat bencana tidak dapat dipahami kompleksitasnya. Akibatnya, simpulan yang diambil pun cenderung parsial dan berorientasi jangka pendek.
Dari kesadaran menuju tindakan
Secara naluriah, pemahaman seseorang terhadap peristiwa memang sangat ditentukan kapasitas intelektual dan motivasinya. Pengetahuan yang berbeda membuat setiap orang menjangkau peristiwa dengan cara dan kedalaman yang berbeda pula.
Kecenderungan ini, berpotensi menjebak seseorang ke dalam kesesatan naratif (narrative fallacy). Menurut Dobelli (2014), kesesatan ini terjadi ketika orang berusaha membuat hubungan logis sebuah peristiwa dengan peristiwa lain yang diketahuinya. Dorongan itu membuat orang cenderung menghubung-hubungkan peristiwa yang secara faktual sebenarnya tidak terhubung.
Meskipun tidak mudah, kesesatan itu bisa dihindari dengan menunda simpulan dengan menggali informasi baru yang lebih memadai kualitas dan kuantitasnya. Bahkan, informasi yang kontraproduktif pun perlu diterima agar bisa ditimang dan timbang ketepercayaannya. Dengan bingkai edukatif, bencana dipahami sebagai ruang mencerdaskan diri agar dapat mengambil tindakan terbaik.
Secara umum, bingkai edukatif memiliki perbedaan dengan bingkai lain pada dua tataran, yaitu epistemologis dan aksiologis. Secara epistemologis, bingkai edukatif berupaya mendudukkan bencana dalam koridor ilmu pengetahuan yang multidimensional. Bencana dipandang sebagai realitas yang memiliki dimensi teknis, sosial, religius, dan politis sekaligus. Antardimensi tersebut terdapat hubungan kausalitas, baik langsung maupun tidak.
Secara aksiologis, bingkai edukatif memiliki kekhasan karena memiliki motif jelas, yaitu membangun kesadaran yang berorientasi pada tindakan. Pendidikan mengidealkan hubungan segitiga antara pengetahuan, kesadaran, dan praksis sosial, yang tidak bisa dipisah. Dalam merespons bencana orientasinya ialah perubahan perilaku dan budaya.
Dari perspektif pendidikan, pengetahuan teknis tentang bencana memang sangat penting. Pengetahuan teknis diperlukan untuk memahami bagaimana bencana bisa muncul, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, juga merumuskan respons yang paling tepat untuk menghadapinya.
Namun, pengetahuan teknis tidak boleh dominan. Pengetahuan teknis harus diorkestrasi dalam kerangka kerja politik, budaya, dan religius manusia. Hanya dengan orkestrasi itulah, pengetahuan menjadi bermakna, memiliki orientasi yang jelas, sekaligus berdaya melahirkan dampak nyata.
Bingkai edukatif bukanlah monopoli kelompok, atau lembaga yang secara formal bergerak dalam bidang pendidikan seperti siswa, guru, dan dosen. Dalam situasi bencana, relasi antarwarga negara ialah relasi edukatif. Artinya, setiap warga negara yang memiliki kompetensi edukatif dapat dan wajib berkontribusi, dalam melakukan pembingkaian.
Masyarakat akademik melalui universitas dan lembaga riset berkontribusi besar menyediakan data dan penjelasan teknis yang tepat. Media massa berkontribusi menyampaikan informasi yang akurat, sekaligus bermakna. Lembaga dan tokoh agama dapat berkontribusi refleksi yang dapat menumbuhkan harapan. Pemerintah menerjemahkan aneka makna tersebut ke dalam agenda kebijakan yang konkret.
Di negara maju seperti Jepang, bingkai edukatif telah menjadi bingkai utama setiap kali bencana melanda. Bingkai itu menggerakkan setiap anggota masyarakat berkontribusi sesuai dengan kapasitas mereka. Mereka bekerja secara kolaboratif menghadapi situasi sulit dan menemukan solusinya.
Kolaborasi global
Kerja kolektif dan multidimensional dalam mengelola bencana tidak terbatas pada lingkup negara. Pada banyak peristiwa, bencana ialah mata rantai dari peristiwa global. Baik sebab maupun dampaknya, tidak dapat dibatasi teritorium administratif dan politis. Karena itulah, kerja kolektif yang bersifat global perlu juga dilihat.
Memandang bencana sebagai gejala global memungkinkan kolaborasi lebih besar masyarakat dunia. Seperti disampaikan Harari (2019), persoalan yang dihadapi bumi saat ini terlalu besar dan kompleks jika harus ditangani sendiri oleh suatu negara. Kolaborasi global dinilai memiliki peluang keberhasilan lebih besar dari penanganan yang bersifat parsial.
Secara umum, masyarakat dunia cenderung sepakat bahwa manusia perlu melakukan perubahan. Kesepakatan itu terdokumentasi dalam berbagai traktat yang telah diratifikasi secara internasional. Tantangannya ialah merealisasikan kesepakatan itu di tengah perbedaan kepentingan ekonomi dan politik.
Bingkai edukatif berpotensi mendorong kolaborasi global lebih jauh lagi. Bingkai edukatif berpijak di atas fondasi nilai universal yang diyakini sebagian besar masyarakat dunia. Jika kepentingan ekonomi dan politis cenderung memecah, bingkai edukatif menyatukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved