Ketentaraan dan Pendidikan Karakter

SALAH satu kunci utama dalam menghadapi pandemi covid-19 yang belum kunjung selesai ini ialah disiplin diri. Tak ada seorang pun yang berpikir logis yang menampik hal ini. Ketika vaksin dan obat yang spesifi k sampai saat ini belum ditemukan, kedisiplinan pada protokol kesehatan menjadi laku pencegah supaya tak tertular.

Kesadaran kita tentang disiplin diri juga mendapatkan momentum berikutnya saat ini, yaitu di tengah perayaan hari jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-75 hari ini. Sebab, laku disiplin diri merupakan karakter utama yang dilatihkan dalam dunia kemiliteran, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia.

Bisa saja ada yang menyela, bahwa pada Juli 2020 lembaga pertahanan negara ini justru mencatat rekor penularan covid-19 yang masif di salah satu lembaga pendidikannya. Sebagai purnawirawan TNI, saya tidak menampik bahwa itu terjadi atau tetap berpotensi terjadi meskipun di lembaga militer. Namun, tidak berarti bahwa kejadian tersebut bisa menjadi dasar bagi suatu generalisasi tentang laku tidak disiplin tentara. Bagi TNI, hal ini tentu menjadi dasar bagi suatu otokritik untuk melakukan perbaikan.

Begitu juga, pada 2017, terdapat semacam penolakan dari berbagai kalangan tentang rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk melibatkan TNI di sekolah-sekolah. Alasan utamanya adalah bahwa penguatan fasilitasi pendidikan karakter dalam hal disiplin diri, nasionalisme, dan anti-radikalisme tak mesti dengan mengundang tentara ke sekolah. Solusinya justru pada penguatan akal-budi atau kemampuan logis rasional murid-murid— satu hal yang ditengarai justru diabaikan dalam kurikulum dan praktik pendidikan di sekolah.

Saya juga tak menampik dan memihak dalam hal ini. Sebab, bisa jadi Mendikbud sedang mencari cara yang cepat di tengah ancaman radikalisme, disrupsi sosial, atau bahkan disintegrasi. Saya juga setuju dengan alternatif yang diberikan, bahwa kemampuan menalar secara logis rasional atau kemampuan penggunaan akal budi adalah cara yang ampuh dalam mengembangkan disiplin diri, nasionalisme dan antiradikalisme.

Ekses bukan prinsip

Namun begitu, di tengah kebutuhan yang tak bisa ditolak akan kapasitas disiplin diri serta berbagai karakter lain dalam dunia pendidikan, belajar dari konsep-konsep pendidikan militer juga bukan hal yang buruk. Bahkan jika melihat ke beberapa negara lain, pendidikan militer ikut berkontribusi dalam memfasilitasi perkembangan disiplin, nasionalisme, dan sikap antiradikalisme warganya. Meskipun tentu ada saja yang berpendapat lain, penerapan ‘wajib-militer’ telah menjadi ruang bagi warga negara untuk menimba pengalaman dalam satu horizon of significance yang berbeda dari ruang pendidikan sipil.

Sejauh yang saya amati, keberatan terhadap adopsi aspek tertentu dari pendidikan militer ke dalam pendidikan sipil lebih terkait pada sisi ekses, bukan aspek yang prinsipil. Di antara hal yang termasuk ekses di sini mencakup kekerasan, disiplin kaku, pengabaian daya nalar, dan obsesi pada keseragaman. Sementara aspek yang prinsipil, bahwa pendidikan merupakan cara memampukan manusia untuk hidup dalam kebernilaian— yang pada dasarnya sama dalam semua proses pendidikan— bukanlah masalah.

Keberatan akan ekses ini tentu saja mudah dipahami. Lembaga pendidikan sipil yang mengadopsi model pendidikan militer kerap menghiasi media massa dengan berbagai kasus yang memalukan. Bukannya menjadi teladan bagi lembaga atau peserta pendidikan lain, misalnya, justru terjadi strukturasi kekerasan, dengan yang paling mengemuka ialah dalam konteks relasi senior-yunior.

Namun begitu, berbagai ekses yang tak diinginkan ini terjadi ialah karena aspek prinsipil atau fundamental dari pendidikan militer diabaikan. Ini bahkan juga berpotensi terjadi dalam dunia militer sendiri. Sehingga, alih-alih karakter-karakter utama yang tumbuh dan berkembang dalam proses pendidikan, yang ada justru sikap dan laku buruk yang menciderai tujuantujuan pendidikan.

Pada titik ini, saya berpandangan, semestinya berlaku adagium don’t throw the baby out with the bathwater. Hanya karena berbagai ekses yang terjadi karena pelanggaran etika dan prosedur tidak berarti kita harus menolak sama sekali model pendidikan militer. Aspek-aspek filosofis sekaligus berbagai standar ‘paten’ dalam sistem pendidikan dan pelatihan militer—tidak saja di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia—amat sayang jika diabaikan begitu saja.

Tiga prinsip

Lalu apa saja hal prinsipil yang bisa diadopsi dan diadaptasi dalam dunia pendidikan sipil? Dalam kesempatan ini saya akan mengemukakan tiga hal; pertama, pendidikan militer di seluruh dunia dilakukan dalam satu visi dan misi yang kontekstual, yaitu demi pertahanan dan ketahanan suatu negara. Secara substantif di sini terdapat faktor kebernilaian (worthwhileness) karena berdialog langsung dengan dunia nyata. Dalam hal tujuan dan bentuk, kemudian, terdapat hilir atau ujung yang jelas, yaitu untuk bertempur di masa konflik dan misi kemanusiaan di masa damai. Keterampilanketerampilan yang dilatihkan pun juga jelas dan sampai pada tahap kemampuan praktikal.

Secara sosial, visi dan misi yang kontekstual ini memberi tempat atau locus yang jelas. Tentara pada dasarnya bekerja untuk kepentingan masyarakat dan oleh karena itu menjembatani pembentukan identitas diri mereka dalam satu ruang sosial— bukan ruang kosong yang hanya ada cita-cita atau doktrin yang monolitik dan klise. Dengan demikian, keterampilan dan berbagai karakter diri menjadi bernilai dan berpotensi berkembang.

Kedua, pendidikan kemiliteran pada dasarnya memanfaatkan psikologi positif, yakni pendidikan fokus pada bagaimana memfasilitasi setiap tentara mampu berkembang menjadi pemimpin. Prinsip utamanya ialah untuk menjalankan pendidikan yang fokus pada kekuatan dan bukan pada kelemahan manusia.

Supaya kepribadian pemimpin ini berkembang, secara umum terdapat enam kelompok karakter yang menjadi acuan di seluruh dunia. Kelompok pertama terkait dengan kebijaksanaan dan pengetahuan, yang meliputi kreativitas, keingintahuan, keterbukaan pikiran, cinta belajar, dan perspektif. Kelompok kedua terkait kewiraan yang meliputi keberanian, ketekunan, integritas, dan vitalitas.

Kelompok ketiga terkait kemanusiaan yang meliputi cinta, kebaikan, dan kecerdasan sosial.

Kelompok keempat terkait keadilan yang meliputi kewarganegaraan, sikap adil, dan kepemimpinan. Kelompok kelima terkait pengendalian diri yang meliputi kepemaafan dan belas kasihan, kerendahan hati, kehati-hatian, dan pengelolaan diri. Adapun kelompok keenam disebut transendensi yang meliputi apresiasi akan keindahan dan keutamaan, rasa syukur, pengharapan, humor, dan spiritualitas.

Ketiga, dalam proses pendidikan, terdapat proses indoktrinasi, yang sering ditanggapi secara sarkastis oleh berbagai kalangan. Tanpa mesti berdebat, pendidikan militer bisa saya katakan tak berhenti sampai keterhapalan doktrin-doktrin tertentu. Demikian pula bahwa pembacaan doktrin yang berulang-ulang dalam berbagai kesempatan— mulai dari yang bersifat kebangsaan, kesatuan, kepribadian dan seterusnya— bukan tanpa manfaat.

Secara psikologis, pengulangan merupakan reminder supaya dasar konseptual dari tujuan, arah dan menjadi panduan etis berperilaku dari setiap kegiatan. Seiring dengan itu, pembacaan, deklamasi dan penerjemahan doktrin dalam bentuk yel-yel pada juga merupakan bentuk kreativitas dan bertujuan memotivasi.