Dunia tanpa Al-Baghdadi

PADA Minggu, 27 Oktober, Abu Bakar al-Baghdadi dinyatakan tewas di Provinsi Idlib, Suriah, dalam sebuah operasi militer AS. Pendiri Islamic State (IS) yang brutal dan destruktif itu lari tunggang-langgang memasuki sebuah terowongan buntu sebelum meledakkan diri menggunakan rompi bunuh diri yang menewaskan dirinya dan ketiga anaknya.

Apakah dunia kini lebih aman tanpa al-Baghdadi? Tampaknya tidak. Pertama, masih adanya madrasah Salafi ultrakonservatif di seluruh dunia Islam. Aliran itu selalu menuduh aliran Islam Sunni lain, apalagi Syiah, sebagai heresi (bidah) dan agama lain sebagai terkutuk.

Al-Baghdadi lahir dengan nama Ibrahim Awad al-Samarrai. Dibesarkan di madrasah semacam itu, di kota kecil Samarra, utara Baghdad, yang miskin. Tak heran ia memerintahkan pembunuhan terhadap muslim yang tak sepaham dengannya dan membantai orang Syiah, Kristen, dan Yazidi. Orang sipil asal AS, Jepang, dan Inggris yang tertangkap pun langsung dibunuh secara sadis.

Kedua, adanya sel-sel tidur pengikut IS di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Memang berakhirnya IS di Irak pada 2017 menyusul jatuhnya kota Mosul dan Suriah pada 2019. Setelah jatuhnya kota Baghous, Is tidak lagi memiliki alat rekrutmen dan basis logistik. Namun, al-Baghdadi telah memerintahkan pengikutnya untuk melakukan amaliah (aksi teror) sendiri-sendiri.

Rekaman audionya telah beredar luas untuk menjaring kaum Muslim di seluruh dunia menjadi teroris. Hal ini menyulitkan aparat mendeteksi mereka yang mungkin terpapar terorisme. Terbukti terorisme masih saja terjadi di mana-mana, termasuk Indonesia, tanpa perintah al-Baghdadi.

Ketiga, masalah politik, budaya, ekonomi, dan sosial di dunia Islam, khususnya Timur Tengah. Arab Spring Jilid I yang bermula di Tunisia pada akhir 2010, dan merembet ke Mesir, Libia, Yaman, dan Suriah merupakan gambaran buruknya situasi yang dihadapi masyarakat Arab.

Ketidakadilan sosial, ketiadaan akses politik, globalisasi yang mengubah nilai-nilai agama, korupsi, dan kemiskinan telah menciptakan frustrasi luas sebagai reaksi terhadap situasi jumud. Kecuali di Tunisia, Arab Spring tidak berhasil menciptakan negara demokrasi yang beradab dan sejahtera.

Di Mesir, runtuhnya rezim otoriter Husni Mubarak hanya digantikan rezim otoriter baru yang tak kalah represifnya. Tak heran kalau IS di Semenanjung Sinai tetap kuat. Di Libia, Yaman, dan Suriah, Arab Spring berujung pada perang saudara yang masih berlangsung hingga kini.

Para teroris pun menjadikan negara-negara gagal itu sebagai surga. IS yang diproklamirkan pada Juli 2014 muncul sebagai respons terhadap situasi chaos di Irak dan Suriah. Invasi AS ke Irak pada 2003 yang membuat naiknya kelompok Syiah ke tampuk kekuasaan dan perang saudara di Suriah sejak 2012 membuka ruang bagi IS untuk tampil berkuasa di sebagaian wilayah Irak dan Suriah.

Arab Spring Jilid II, yang dimulai di Sudan pada Februari 2019, yang kemudian merembes ke Aljazair, Mesir, Lebanon, dan Irak, membuka peluang munculnya IS kalau para elite di negara-negara itu tak dapat menyelesaikan apa yang menjadi keprihatinan masyarakat.

Sebagaimana Arab Spring sebelumnya, isunya masih sekitar demokrasi, ekonomi, korupsi, kemiskinan, dan ketersediaan lapangan kerja. Situasi di Sudan dan Aljazair memberikan tanda-tanda masalah akan dapat diselesaikan melalui pembentukan pemerintahan baru yang demokratis.

Namun di Mesir, Irak, dan Lebanon, pemerintah belum menjawab tuntutan rakyat. Semakin lama demonstrasi berlarut-larut, yang berpotensi memunculkan perang saudara atau kekacauan politik di Lebanon dan Irak, semakin besar potensi munculnya IS kembali. Apalagi di Irak IS belum benar-benar mati dan di Lebanon jutaan pengungsi Suriah hidup terkatung-katung.

Keempat, akibat serbuan Turki ke wilayah Kurdi di Suriah, sekitar 900 personel IS--mungkin juga ada orang Indonesia di antaranya--yang ditahan di dekat perbatasan Turki-Suriah melarikan diri. Mengingat mereka merupakan warga asing dan ruang gerak mereka di Suriah dan Irak kian kecil, ada kemungkinan mereka akan pulang ke negara masing-masing untuk merekrut orang dan menebarkan teror di mana-mana.

Memang Eropa menolak kembalinya warganya yang bergabung dengan IS, tetapi posisi Indonesia hingga hari ini belum jelas. Apakah akan mengikuti jejak Eropa, atau akan menerima kembali mereka. Malaysia menyambut pulang warganya, tetapi akan mengadili mereka sesampai di tanah air kecuali sanak keluarganya.

Ini dipandang jalan terbaik untuk penegakan hukum yang adil. Toh, bisa jadi mereka yang sempat tinggal di wilayah IS ialah orang-orang yang awalnya tidak tahu apa itu IS. Mereka datang ke sana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik karena mengira IS menjanjikan kehidupan surgawi bagi mereka.

Kelima, al-Baghdadi akan digantikan tangan kanannya. Semasa dalam pelarian karena takut akan pembunuhan atau pengkhianatan, ia tak dapat menggunakan telepon seluler dan hanya percaya pada segelintir kurir untuk berkomunikasi dengan dua orang kepercayaan asal Irak, Iyad al-Obaidi, menteri pertahanannya, dan Ayad al-Jumaili, kepala keamanannya. Keduanya diyakini merupakan kandidat yang akan menggantikannya. Namun, karena Jumaili terbunuh pada April 2017, Obaidi menjadi calon tunggal meskipun keberadaanya saat ini tak diketahui. Ada yang meragukan kapasitas al-Obaidi dalam bidang keagamaan untuk menjadi 'khalifah' IS. Kalau benar demikian, masih ada pembantu al-Baghdadi yang lain yang pintar memanipulasi ajaran Islam untuk tujuan-tujuan terornya.

Dengan demikian, tewasnya al-Baghdadi tak akan menyurutkan terorisme sepanjang masalah yang disebutkan di atas, tapi masih aksis di tengah masyarakat. Mudah-mudahan terbentuknya kabinet baru di bawah Jokowi-Ma'ruf Amin, yang di antaranya fokus pada isu deradikalisasi dapat dijalankan secara objektif dan proporsional.