Indonesia, Palestina, dan Politik Luar Negeri

DI sana, Israel dan Palestina kembali memanas. Di sini, kita sedang melangsungkan pesta demokrasi. Maka dari itu, penting dan tepat menengahkan isu Palestina dan mendengar visi-misi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tentang Palestina khususnya dan politik luar negeri umumnya.

Selama ini, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memberikan komitmen besar pada isu kedaulatan Palestina. Komitmen itu diberdirikan di atas dua amanat luhur, yakni amanat nasional dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan harus dihapuskan karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Lalu, amanat internasional yang mengakui kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Maka dari itu, Indonesia konsisten pada penyelesaian konflik Israel dan Palestina dengan 'solusi dua negara'.

Dalam konteks itu, Indonesia terus menguatkan keberpihakannya pada Palestina sebagai pihak yang masih relatif lemah daya tawarnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di samping untuk melawan perubahan sikap beberapa negara yang bertentangan dengan Resolusi PBB. Terlebih, ketika Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump melakukan politik luar negeri yang sangat buruk dengan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, yang itu bertentangan dengan 9 Resolusi PBB.

Indonesia juga memilih sisi strategis dalam penguatan posisi Palestina, di antaranya secara sosial kemanusiaan melalui pelipatgandaan kontribusi Indonesia untuk pengungsi Palestina melalui UNRWA. Kemudian dalam bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi pelajar Palestina, ada juga urusan medis melalui rencana pembangunan rumah sakit oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hebron, hingga ekonomi melalui Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah.

Dukungan nyata
Signifikansi dan efektivitas pendekatan Indonesia dalam membantu Palestina membuat Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al Maliki dalam kunjungannya ke Indonesia pada Oktober 2018, berterima kasih pada Indonesia atas dukungannya yang bukan hanya secara politik, melainkan juga berbagai bidang strategis. Itu karena terbukti bahwa pendekatan politik saja selalu menemui jalan buntu dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

Kebijakan politik luar negeri ini sebenarnya salah satu implementasi dari prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif. Ketika negara-negara dunia memilih untuk abstain atau tunduk pada proxy politik yang berporos pada AS dan sekutunya atau Rusia dan sekutunya, Jokowi secara tegas memilih aktif dalam misi perdamaian (Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar pasukan pemelihara perdamaian PBB), tetapi tidak mau terjebak dalam proxy yang kita ketahui justru itulah yang kerap menjadi ganjalan bagi penyelesaian konflik. Di sisi lain, hal itu bisa membawa dunia mundur pada prinsip unilateralisme terselubung.

Di samping itu, kontribusi besar Indonesia bagi perdamaian dunia juga tampak dalam dukungan dan kerjanya bagi penyelesaian konflik di Afghanistan. Itu melalui khususnya pendekatan kultural-keagamaan dengan menggandeng Nahdlatul Ulama (NU) sehingga Indonesia menjadi tuan rumah Trilateral Ulema Conference yang melibatkan Afghanistan dan Pakistan, serta diundang dalam Konferensi Jenewa untuk Afghanistan. Pendekatan itu, menurut Ketua Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan Mohammad Karim Khalili dalam kunjungannya di akhir 2017 dinilai tepat, karena Islam Indonesia yang moderat dan posisi Indonesia yang netral.

Terkait dengan konflik Rohingya yang juga mendapat perhatian besar Indonesia, kontribusi negara ini diperlihatkan melalui pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Mrauk U, Rakhine State, yang akan selesai Maret 2019 dan sebelumnya pembangunan enam sekolah.
Pendekatan strategis dan efektif yang dipilih Indonesia dalam penyelesaian konflik global. Hal itu sesuai dengan strategi Jokowi sejak awal yang disampaikannya pada mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, pada 2014.

Dijelaskan keunggulan Indonesia yang akan dimanfaatkannya ialah pendekatan keagamaan (religion approach) dan pendekatan kebudayaan (cultural approach), bukan militer (security approach) sebagaimana diperlihatkan AS. Dengan semua kontribusi dan capaian itu, Indonesia pada 2019 hingga 2020 dipercaya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB).

Kontribusi konkret
Politik luar negeri sebuah negara sangat dipengaruhi gaya pemimpinnya. Maka dari itu, sebagaimana gaya Jokowi, politik luar negeri Indonesia cenderung menghindari pencitraan dan diplomasi retoris (megaphone diplomacy). Indonesia memilih pendekatan fundamental dan kontribusi konkret dengan berbasis pada potensi khas yang dimiliki bangsa ini.

Dalam konteks itu pula, Indonesia berorientasi pada hubungan diplomasi yang bisa berefek konkret bagi kedaulatan negara, keselamatan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Misalnya, dalam konteks menjaga kedaulatan, selama empat tahun ini telah dilakukan 129 perundingan perbatasan Indonesia dengan India, Malaysia, Vietnam, Palau, Filipina, Singapura, Thailand, dan Timor Leste.

Adapun dalam konteks keselamatan rakyat, Indonesia empat tahun ini telah berhasil menyelesaikan 75.503 kasus WNI melalui berbagai negosiasi, pengetatan regulasi bagi keselamatan WNI, serta kejelasan informasi Portal Peduli WNI. Khusus poin terakhir, ini untuk pertama kalinya kita memiliki database WNI di luar negeri secara kredibel. Adapun konteks kesejahteraan rakyat, Indonesia menerapkan strategi pemberian perhatian khusus bagi diplomasi di tingkat ASEAN, G-20, dan APEC.

Secara umum, sebagaimana disampaikan Jokowi dalam Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali pada Oktober 2018, multilateralisme yang menjadi nilai baru setelah Perang Dunia II kini menghadapi tantangan baru. Solusinya ialah dengan memperkuat nilai itu melalui prinsip baru menuju era baru dunia yang bukan lagi berprinsip rivalitas, melainkan kolaborasi.

Pergaulan hendaknya berbasis pada saling gotong royong sehingga kita akan menjemput dan hidup dalam tata kelola dunia baru yang bersahabat dan mutualistis. Apalagi, mengingat tantangan ke depan tidak lagi bersifat sektoral atau kawasan saja, tetapi juga global.

Dalam konteks itu semua, sebenarnya kita bisa memahami kenapa Jokowi beberapa kali absen dalam Sidang Umum PBB. Pertama, sebagaimana disampaikan Jokowi bahwa ia lebih memprioritaskan kemaslahatan rakyat. Sebagaimana dalam beberapa waktu sidang bersamaan dengan momentum besar di Indonesia yang sangat penting kehadiran Jokowi di sini, seperti Asian Games atau konferensi di bidang ekonomi yang sangat menguntungkan rakyat, dia memilih hadir di sini. Kedua, Jokowi tetap mengirim wakil presiden, menteri luar negeri, atau utusan yang dinilai akan lebih efektif karena memang memiliki konsen di sana dan membuat Jokowi tetap bisa fokus pada sesuatu yang lebih signifikan di dalam negeri.

Ketiga, Jokowi juga kadang menjadikan itu sebagai bentuk kritiknya atas sidang dan konferensi demi konferensi yang tidak menghasilkan sesuatu yang konkret bagi kepentingan global maupun nasional yang di antaranya karena bersifat seremonial atau retorik semata.

Terakhir, salah satu capaian fenomenal Indonesia pada 2018 di tingkat pergaulan internasional ialah kesuksesan penyelenggaraan dan pencapaian Asian Games dan Asian Para Games. Itu benar-benar mencuri perhatian dunia dan lagi-lagi karena kentalnya sentuhan kultural dalam seremoni pembukaan dan penutupannya sehingga kini kita sudah menatap Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2032.

Maka dari itu, melihat besarnya tantangan global, penting kedua pasangan capres-cawapres menyampaikan visi-misi hubungan internasionalnya secara konkret dan realistis. Itu karena bagaimana gaya politik luar negeri Indonesia selanjutnya sangat ditentukan gaya pemimpinnya nanti.