Selamat Tinggal Jembatan Buntung

MASALAH jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, belum tutup buku. Selama 2018, masyarakat kerap menyoroti JPO di kawasan pusat bisnis dan perkantoran itu, terkait keselamatan jiwa.
JPO Polda Metro Jaya, misalnya, tetap dibiarkan buntung. Masyarakat yang hendak menyeberang terpaksa mengambil jalan bawah. Menyeberang di Jalan Jenderal Sudirman yang mulus dan ramai lalu lintas sangat berisiko tinggi.     
Penyeberang tentu khawatir mendapat sial bila pengemudi yang sedang melintas kurang konsentrasi, sedang main <i>gadget<p> atau mabuk dan mereka kena getahnya. Apalagi di sana tidak ada rambu-rambu yang mengingatkan pengemudi agar mengurangi kecepatan.  

Setiap hari kerja JPO samping Polda Metro Jaya digunakan oleh ribuan orang. Penumpang Trans-Jakarta saja yang turun di halte Polda Metro Jaya mencapai hampir 3.000 orang pada hari kerja. Belum termasuk penumpang dari moda  angkutan lainnya.

Polda Metro Jaya bertetangga dengan Sudirman Central Business District (SCBD). Ribuan karyawan yang bekerja di pusat perkantoran dan bisnis tersebut membutuhkan akses penyeberangan yang aman.
Sebenarnya lewat JPO Senayan akan lebih baik namun cukup jauh. Sampai saat ini para pekerja memilih menyeberang dengan risiko karena tidak ingin masuk kantor dengan baju basah oleh keringat.  

Mendirikan JPO yang panjangnya tidak lebih dari 100 meter bukan perkara sulit bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki APBD 2018 sebesar Rp71,1 triliun. Sedangkan kebutuhan untuk membangun sebuah jembatan tidak lebih dari Rp20 miliar.

Apalagi DPRD DKI dalam rapat paripurna APBD-Perubahan (APBD-P), Kamis (27/9/2018) lalu, menambah lagi kucuran dana sekitar Rp6,1 triliun sehingga APBD DKI 2018 melejit menjadi Rp77,2 triliun.

Peruntukan APBD-P itu menjadi pertanyaan untuk kepentingan siapa saja dikarenakan pada saat ketok palu rapat paripurna di Gedung DPRD DKI tanggal 27 September 2018, justru serapan APBD DKI 2018  baru tersalurkan 47,7%.
Bila diangkakan, besaran anggaran yang terserap cuma Rp33,9 triliun dari total Rp71,1 triliun alias sisanya masih sangat besar yakni Rp37,2 triliun. Itulah mengapa masyarakat mempertanyakan akan dikemanakan dana tambahan Rp6,1 triliun tersebut dengan tempo waktu serapan yang tinggal tersisa tiga bulan. Apakah akan terkait dengan proyek-proyek yang melibatkan anggota DPRD DKI sehubungan dengan kebutuhan untuk pemilihan legislatif, merupakan kewenangan BPK dan BPKP.

Masyarakat hanya berharap dalam APBD-P tersebut terdapat perhatian buat kepentingan mereka meski permintaan terbilang kecil karena hanya sebuah jembatan penyeberangan. Harapan tersebut disambut Gubernur DKI Anies Baswedan dengan mengungkapkan yang direvitalisasi bukan hanya JPO Polda Metro Jaya tapi juga JPO Senayan dan JPO Gelora Bung Karno.

Revitalisasi ketiga JPO menganggarkan Rp56 miliar, dengan rincian JPO Polda Metro Jaya menelan dana sebesar Rp19,36 miliar, JPO Gelora Bung Karno Rp18,47 miliar dan JPO Bundaran Senayan menghabiskan Rp17,39 miliar. Selain itu ada biaya konsultasi ahli sebesar Rp1 miliar.

Ketiga JPO akan dibuat sedemikian rupa untuk mempercantik Jalan Jenderal Sudirman agar tidak kalah dengan kemegahan Jembatan Semanggi yang dibangun kokoh dan indah dengan lampu-lampu warna-warni pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.  

JPO ditargetkan selesai pada akhir Desember 2018 dan sudah bisa dinikmati ketika warga Ibu Kota memasuki tahun politik 2019. Di tahun baru itu, ribuan pekerja yang hendak menyeberang ke kantor mereka tidak perlu lagi cemas diseruduk kendaraan karena sudah berada di atas JPO. Selamat tinggal jembatan buntung.