Ketahanan dan Keamanan Pangan

PEMERINTAH mendapat apresiasi karena berhasil meredam gejolak harga pangan yang biasanya selalu naik saat Ramadan lalu. Ini tentu saja berkat kerja sama yang baik antarberbagai instansi sehingga pedagang menjadi tidak leluasa memainkan harga, terutama harga pangan. Belum genap sebulan Lebaran berlalu, beredar berita hangat saat Satgas Pangan yang diawaki Polri, Kementan, Kemendagri, dan KPPU melakukan penggerebekan PT Indo Beras Unggul (IBU).

Dugaannya terkait pelanggaran persaingan usaha dan ketidaksesuaian label dalam kemasan. Ketahanan pangan menyangkut upaya-upaya pemerintah untuk menyediakan pangan secara cukup baik melalui produksi maupun impor. Isu pangan akan selalu menarik perhatian karena pangan merupakan hajat hidup orang banyak. Kebutuhan pokok yang paling utama dan harus dipenuhi setiap orang ialah pangan. Instabilitas penyediaan pangan dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik.

Persoalan pangan kerap kali muncul pascabencana banjir, kekeringan, dan serangan hama. Berbagai ide dan pemikiran untuk perbaikan produksi/impor pangan baru muncul secara instan ketika kita menghadapi masalah. Di saat sorotan masyarakat terhadap masalah pangan ini mengendur, kita kembali melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya rutin alias tidak ada perbaikan yang signifikan sampai saatnya kita terkejut kembali di saat terjadi kelangkaan pangan. Saat ini, kinerja Kementan mendapat pujian dari Presiden Jokowi, maka harapannya persoalan-persoalan terkait pangan dapat diminimalisasi.

Kita belum beranjak menjadi negara industri, namun sebagai negara agraris ternyata produksi pertanian kita masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Berbagai komoditas pangan penting masih harus diimpor seperti daging sapi, susu, kedelai, bahkan garam. Urusan impor daging sapi telah menggelincirkan Presiden PKS beberapa tahun lalu, entah siapa lagi yang akan menjadi kurban akibat mempermainkan urusan pangan rakyat.

Sebagaimana diketahui bahwa ketersediaan pangan nasional juga dipengaruhi infrastruktur pendukung pertanian seperti pembangunan saluran irigasi, pengaturan cadangan pangan, pencetakan sawah baru, bahkan sampai distribusi raskin (sekarang rastra). Penegakan hukum melalui KPK dapat membenahi segala bentuk penyelewengan di bidang ketahanan pangan baik menyangkut pembangunan infrastruktur pangan atau lainnya. Produktivitas pangan negara kita sama saja dengan negara-negara lain.

Namun, petani di negara lain menikmati sarana prasarana yang lebih baik untuk mendukung kehidupan pertaniannya. Ini yang menyebabkan mereka dapat bertani secara lebih efisien. Konon saluran irigasi di negeri kita banyak yang masih berasal peninggalan Belanda. Pembangunan sarana jalan jelas akan sangat membantu kelancaran distribusi produk-produk pertanian. Hal ini membuat tata niaga menjadi lancar. Kelambatan pembangunan infrastruktur akan menyebabkan pemborosan dalam segala bidang.

Ongkos angkutan menjadi lebih mahal dan akhirnya berdampak pada harga produk pertanian yang semakin mahal. Untungnya, pemerintah kini sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur seperti jalan tol maupun bendungan irigasi. Ini tentu akan berdampak positif bagi pembangunan ketahanan pangan. Pada dasarnya apabila kebijakan yang menyangkut ketahanan pangan dilaksanakan dengan efisien demi semata-mata kesejahteraan petani pada khususnya dan rakyat pada umumnya, bangsa Indonesia pantas bersyukur karena politisi telah benar-benar menjadi wakil rakyat dan birokrat telah menjadi pelayan masyarakat.

Dugaan ketidaksesuaian label pada beras produksi PT IBU harus dicek silang dengan analisis laboratorium. Informasi pada label pangan sangat penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihan yang tepat sebelum membeli dan atau mengonsumsi produk tersebut. Label tersebut harus tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur, dan terletak pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca. Informasi yang sekurang-kurangnya ada dalam label pangan adalah: nama produk, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat produsen, tanggal kedaluwarsa, dan nomor pendaftaran.

Selain itu kandungan gizi juga merupakan bagian penting dari label yang harus dicermati konsumen. Pada dasarnya, apabila pendidikan masyarakat semakin baik dan kesejahteraan semakin meningkat, mereka akan semakin teliti mencermati produk pangan yang dibeli. Di negara maju seperti Amerika, fakta gizi yang diperhatikan dalam mengonsumsi pangan kemasan ialah kandungan kalori. Hal ini relevan dengan munculnya persoalan kelebihan berat badan atau obesitas di kalangan masyarakat Amerika yang kini telah menjadi masalah kesehatan yang endemik.

Pencantuman label gizi didasarkan pada analisis gizi pangan yang dilakukan laboratorium terakreditasi. Oleh sebab itu, kekeliruan dalam pencantuman label diharapkan tidak terjadi karena analisis gizinya benar-benar dilakukan laboratorium yang tepercaya. Ketidaksesuaian label gizi mungkin tidak mendatangkan akibat fatal berupa kematian, namun hal itu wujud keteledoran sehingga konsumen dirugikan karena harapan tinggi terhadap produk yang dibelinya ternyata tidak sesuai kenyataan.

Apabila menyangkut aspek keamanan pangan, dapat dikatakan bahwa pada`dasarnya sebagian besar makanan yang beredar di tengah-tengah masyarakat adalah aman. Namun, harus juga disadari bahwa keamanan pangan merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Kita baru menyadari adanya masalah ketidakamanan pangan setelah jatuh korban. Oleh sebab itu, siapa pun yang secara sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan produknya tidak aman dikonsumsi, akan dapat dikenai sangsi.