Babak Baru Konflik Pelti dengan GBK

PENGURUS Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti) dan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) berencana menjalani mediasi pada sidang kedua pekan depan. Mediasi itu terkait dengan gugatan perdata pihak PP Pelti atas PPK GBK serta Presiden RI, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Keuangan atas dialihfungsikannya lapangan tenis di GBK menjadi stadion bisbol.

Gugatan PP Pelti tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 17 Oktober lalu. Pada 14 November lalu sidang sudah dijalankan, tetapi saat itu semua pihak hanya diminta untuk melengkapi administrasi persidangan. “Semua pihak tergugat hadir kecuali Presiden RI. Namun, kemarin masih ada yang belum lengkap, makanya kami kemarin penuhi. Pekan depan akan lanjut lagi sidang kedua dengan agenda mediasi,” kata Ketua PP Pelti Wibowo Suseno Wirjawan di Jakarta, selasa (22/11).

Wibowo mengatakan akan menghadiri mediasi dan berharap semua pihak tergugat juga turut hadir. Melalui mediasi tersebut Wibowo berharap akan ada kesepakatan melalui musyawarah. Wibowo ingin ada beberapa lapangan tenis yang tetap dipertahankan. Selain memang karena kebutuhan, juga karena lapangan tenis GBK adalah sebuah landmark sejarah tenis Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, PP Pelti mengajukan gugatan karena 18 dari 21 lapangan di kompleks lapangan tenis GBK akan diratakan. Lahan tersebut akan dibangun menjadi stadion bisbol. GBK memang sedang dalam perombakan, di antaranya untuk persiapan Asian Games 2018 mendatang. Dengan hanya ada tiga lapangan tersisa, kini PP Pelti tidak bisa menggelar turnamen bahkan untuk ajang Davis Cup yang cuma butuh satu lapangan.

“Kami inginnya minimal ada enam lapangan untuk pertandingan dan dua lapangan untuk practise (berlatih). Sebetulnya memang syarat ITF untuk menggelar pertandingan adalah empat lapangan, tiga untuk pertandingam dan satu untuk practise. Tapi kalau lapangannya cuma segitu, turnamen akan berjalan lama sekali, kapan selesainya. Makanya kami minta ini dipertimbangkan lah. Tidak ada maksud kami sedikit pun untuk mengganggu persiapan Asian Games.” ungkap Wibowo.

Skala prioritas
Dirut PPK GBK Winarto mengatakan pihaknya bersedia menjalani proses mediasi. Ia menegaskan pihaknya bekerja secara skala prioritas. Saat ini, bisbol yang membutuhkan lapangan berstandar internasional untuk pergelaran Asian Games 2018. Untuk cabang tenis, pertandingan bakal digelar di Palembang, Sumsel. Winarto menerangkan rancangan yang ada saat ini hanya memungkinkan menyisakan tiga lapangan tenis. “Kami pasti cari titik temu, tapi sementara ini baru bisa begitu. Lagi pula kalau memang tujuannya agar bisa gelar turnamen internasional, kan tidak harus di Jakarta, bisa di kota lain,” ujarnya. (R-3)